Wagub Krisantus Imbau Warga Tak KB, Wakil Ketua DPRD Pontianak: Itu Hanya Bentuk Kekesalannya Saja

Karena menurutnya, area Kalimantan Barat ini sangat luas sehingga kekhawatiran yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan ini bisa tersampaikan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ AYU NADILA
BERI KETERANGAN - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengungkapkan seharusnya pemerintah pusat meninjau kembali terkait bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan seolah menentang kebijakan pemerintah pusat soal Program Keluarga Berencana (KB).

Di mana menurutnya, program tersebut cukup merugikan bagi Pemerintah Kalimantan Barat atas dasar Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat yang minim untuk Kalimantan Barat.

Diketahui DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dan pemerataan keuangan antar daerah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengungkapkan seharusnya pemerintah pusat meninjau kembali terkait bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk.

Krisantus Berang Perusahaan Sawit dan Tambang Hanya Buat Konflik Tidak Mensejahterakan Warga Kalbar

Karena menurutnya, area Kalimantan Barat ini sangat luas sehingga kekhawatiran yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan ini bisa tersampaikan.

“Tentu apa yang disampaikan pak Wakil Gubernur ini mendasar sekali. Harusnya pembiayaan pemerintah pusat kepada daerah itu tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk saja,” katanya kepada tribunpontianak.co.id, Jumat 13 Juni 2025.

Bebby menyebut, pemerataan pembangunan harusnya berdasarkan jumlah luas wilayah, sehingga masyarakat yang padat penduduk akan berbondong-bondong kepada daerah yang jumlah penduduknya sedikit karena pembangunan yang pesat.

“Ini harus kita pertimbangkan dan harus kita dorong. Ada anggota DPR RI yang akan menyuarakan itu,” tuturnya.

Kendati demikian, apa yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat merupakan bentuk kekhawatiran yang sangat beralasan, namun harus tetap mendukung program KB yang sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat.

“Karena bagaimana pun, jika kita tidak menerapkan program KB ini akan berdampak juga kepada kualitas rumah tangga, seperti kesejahteraan dan lain sebagainya. Mungkin apa yang disampaikan pak Wagub ini hanya sekedar menyampaikan ulasan kekesalannya saja, tapi tidak berarti menjadi hal yang serius untuk tidak menaati KB,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved