Krisantus Berang Perusahaan Sawit dan Tambang Hanya Buat Konflik Tidak Mensejahterakan Warga Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Keberadaan perusahaan tambang serta perkebunan kelapa sawit di Kalbar belum memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Bahkan keberadaan perusahaan tambang dan sawit menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan.

Krisantus menyampaikan kritiknya terhadap perusahaan yang mengeruk sumber daya alam Kalbar dan menjadi sumber masalah di Kalbar. 

“Ini konflik terjadi di mana-mana di Kalbar, kecuali perusahaan-perusahaan yang betul-betul melaksanakan investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, berdampak pada pendapatan asli daerah,” ujarnya Krisantus Kurniawan, Rabu 11 Juni 2025.

Baca juga: MENGEJUTKAN! Wagub Krisantus Tantang Kebijakan Pusat, Imbau Warga Kalbar Jangan KB

Namun, Krisantus menilai bahwa sebagian besar perusahaan di Kalbar belum menunjukkan itikad baik tersebut. 

“Masih 60 persen perusahaan di Kalbar yang kerjanya cuma memicu konflik"

"Bikin repot, bikin pemerintah sibuk gara-gara perusahaan. Pagar-memagar, konflik horizontal, dampak kepada kesejahteraan juga tidak jelas,” tegasnya.

Ia menyoroti khususnya praktik di sektor perkebunan sawit terutama yang menggunakan sistem saham plasma. 

“Diserahkan 10 hektar lahan, 3 hektar untuk petani, 7 hektar untuk perusahaan. Bapak-bapak petani, masyarakat tidak perlu tahu di mana plasmanya, terima bersih tiap bulan,” jelasnya.

Menurutnya, jika perusahaan benar-benar serius membuka kebun proses konversi lahan seharusnya bisa selesai dalam waktu kurang dari empat tahun. 

“Rumusnya kalau perusahaan tersebut serius, buka kebun tiga tahun delapan bulan itu sudah bisa konversi. Ini konversi tak kunjung tiba, sampai sudah punya cucu baru konversi,” sindirnya.

Krisantus juga menyoroti perusahaan yang tidak jujur pelaporan alat berat.

Oleh sebab itu, Pemprov Kalbar akan melakukan pendataan  jumlah alat berat di semua perusahaan.

Pendataan akan dilakukan ke perusahaan tambang dan perkebunan satu per satu.