Resmi Berubah Skema Baru Rumah Subsidi Per 1 Juli 2025 Kini Berlaku Sistem FLPP, Ini Kata BP Tapera

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berubah skema baru rumah subsidi mulai 1 Juli 2025 kini BP Tapera siap memberlakukan sistem FLPP.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan opsi rumah subsidi kompak di wilayah perkotaan.

Tentunya ini sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah. 

Seperti yang disampaikan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa lembaganya akan mengikuti sepenuhnya desain dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami ini lembaga hukum publik, lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola pembiayaan perumahan, termasuk KPR Sejahtera FLPP, "ujar Heru saat ditemui Kontan usai Rapat Koordinasi dengan DJKN dan stakeholder lainnya, Rabu 11 Juni 2025.

• Resmi Berubah Syarat Urus KTP dan KK Terbaru 1 Juli 2025 di Dukcapil, Alamat & Data Anggota Keluarga

"Jadi tentu kami akan mengikuti desain dari kebijakan pemerintah,” imbuhnya.

Heru menjelaskan, jika pemerintah menghadirkan opsi rumah subsidi dengan fitur lebih kompak khusus untuk kawasan perkotaan.

Sehingga BP Tapera siap menyesuaikan pembiayaannya melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Skema ini tetap akan dijalankan dengan pola pembiayaan yang sama, yaitu 75 persen dari APBN dan 25 persen dari perbankan.

“Kalau ada rumah kompak dengan harga yang lebih rendah, tentu alokasi subsidi per unitnya akan kita sesuaikan.

Namun, skema pembiayaannya tetap FLPP, tidak berubah,” tegas Heru.

Saat ini, rumah subsidi standar memiliki luas bangunan 36 m⊃2; dan luas tanah 60 m⊃2;, dengan harga rata-rata sekitar Rp 166 juta di wilayah Jawa dan Rp185 juta di kawasan Jabodetabek.

Jika ke depan hadir rumah dengan desain dan luasan yang lebih kecil sesuai kebutuhan kawasan metropolitan, BP Tapera menyebut hal itu bisa memberikan peluang untuk menambah jumlah unit rumah yang dapat dibangun.

“Dengan desain rumah yang lebih kecil dan harga lebih terjangkau, tentu ada potensi penambahan jumlah unit.

Ini bisa menjadi solusi atas backlog perumahan di kota-kota besar,” tambahnya.