MENGEJUTKAN! Wagub Krisantus Tantang Kebijakan Pusat, Imbau Warga Kalbar Jangan KB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Mengejutkan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menantang kebijakan pemerintah pusat terkait program Keluarga Berencana (KB).

Seperti diketahui bahwa Program KB merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan dasar hukum yang kuat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang ini mengatur tujuan dan mekanisme pelaksanaan program KB, termasuk mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran, usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan yang sesuai dengan hak reproduksi. 

Krisantus Kurniawan menilai program KB selama ini merugikan Kalbar.

Hal itu disampaikannya kala sambutan membuka Konferensi Wilayah III AMSI Kalimantan Barat di Harris Hotel, Rabu 11 Juni 2025.

Akibat program KB jumlah penduduk Kalbar saat ini tidak terlalu banyak, sehingga bagi hasil dari pemerintah pusat sangat minim.

Baca juga: ALASAN Wagub Krisantus Kurniawan Sebut 60 Persen Perusahaan di Kalbar Kerjanya Hanya Picu Konflik

Jumlah penduduk menjadi faktor utama dalam perhitungan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar warga Kalbar memiliki lebih banyak anak demi meningkatkan anggaran pembangunan daerah.

“Saya ini kalau keliling ke kampung-kampung, kalau saya lihat ada kampung KB, lepaskan, tidak boleh lagi KB. Merugikan kita. Nah rupanya menghitung transfer pusat kepada daerah berdasarkan jumlah penduduk yang paling dominan menentukan. Oleh sebab itu, jangan kita ber-KB di Kalbar. Bikin anak aja banyak-banyak,” kata Krisantus.

Baca juga: Wagub Kalbar Krisantus Minta Penanganan Karhutla dengan Pendekatan Preventif, Bukan Represi

Menurut Krisantus, rumus perhitungan transfer dana pusat ke daerah sebagian besar mengacu pada jumlah penduduk bukan luas wilayah. 

Padahal, menurutnya, logika pembangunan seharusnya mempertimbangkan besarnya wilayah yang memerlukan biaya lebih tinggi.

“Contoh saja rumus transfer daerah. Terbentuk dari pajak, retribusi, bagi hasil, dan sebagainya yang menjadi APBD sebuah daerah. Itu berdasarkan jumlah wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, potensi daerah"

"Tapi yang dominan menentukan adalah jumlah penduduk. Luas wilayah tidak signifikan menentukan jumlah transfer pusat,” jelasnya.

Ia membandingkan kondisi Kalbar dengan Jawa Barat.

Menurutnya, Jawa Barat hanya seluas Kabupaten Ketapang sekitar 35.000 km⊃2;, namun mendapat APBD hingga Rp 50 triliun.

Sementara Kalbar yang luasnya 1,11 kali Pulau Jawa hanya menerima APBD Rp 6 triliun lebih.

“Kalau APBD Kalbar 50 triliun, bukan hanya ngapus pajak, bukan hanya ngampuni denda pajak, mungkin orang nongkrong di warung kopi sepanjang Gajah Mada kita ampuni semua,” katanya.

Krisantus juga menekankan pentingnya pendataan penduduk secara menyeluruh, termasuk bagi mereka yang sudah lama tinggal dan mengabdi di Kalbar namun belum memiliki KTP Kalbar maupun Kartu Keluarga. 

Menurutnya, hal ini turut merugikan Kalbar dalam sistem perhitungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Jadi, sepertinya ajaran nenek moyang kita dulu itu betul. Banyak anak, banyak rejeki,” tutupnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!