Fraksi PKB Kalbar Desak Skema Bankeu Kesehatan Masuk RPJMD 2025-2029

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2025–2029, dengan penekanan serius pada sektor kesehatan.

Mulyadi juga menyampaikan keprihatinan mendalamnya atas kondisi layanan kesehatan di 14 kabupaten/kota yang dinilainya belum memenuhi standar pelayanan dasar.

“Kesehatan adalah kebutuhan me dasar yang tidak hanya sekedar jargon dalam dokumen perencanaan. Saat ini, banyak rumah sakit daerah belum mampu memberikan layanan yang layak, sehingga pasien-pasien kritis atau harus dirujuk ke RSUD dr.Soedarso di Pontianak,” katanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, 12 Juni 2025, pagi. 

Hal ini bukan tanpa alasan, ia juga menyoroti beberapa kasus-kasus yang terjadi dari daerah, seperti Ketapang dan Sintang. Di mana menurutnya pasien dengan kondisi darurat harus menempuh perjalanan berjam-jam, dengan biaya transportasi tinggi dan keterbatasan ambulans. 

“Ini bukan lagi masalah teknis, tapi menyangkut nyawa. Beberapa warga meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan. Ini bukti nyata bahwa kita belum berhasil membangun sistem layanan kesehatan yang adil dan siap di setiap wilayah,” jelasnya.

Dengan ini, melalui forum paripurna tersebut, Fraksi PKB secara resmi mengusulkan tiga langkah konkret kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun dan melaksanakan RPJMD ke depan:

1. Mendorong pembentukan Peraturan Gubernur tentang skema Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) khusus untuk rumah sakit daerah secara adil, merata dan profesional.

2. Mendorong Pemprov Kalbar memberikan insentif kepada tenaga medis serta pengadaan alat kesehatan, agar penanganan medis dapat dilakukan di daerah tanpa harus dirujuk ke rumah sakit Provinsi (RS.UD Soedarso).

Baca juga: Sekda Kalbar Jelaskan Alasan Pengadaan Mobil Dinas dengan Total Rp15 Miliar di Pemprov Kalbar

3. Menyediakan ambulans gratis atau subsidi transportasi pasien antarwilayah, mulai dari Puskesmas ke rumah sakit daerah, sampai ke rumah sakit Provinsi, untuk mencegah kematian akibat keterbatasan biaya dan akses.

Fraksi PKB juga menegaskan bahwa APBD harus dialokasikan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, bukan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Orang sakit tidak boleh diposisikan sebagai objek ekonomi. Rumah sakit adalah tempat pelayanan, bukan ladang pemasukan. Kesehatan adalah hak, bukan komoditas,” ungkapnya.

Mulyadi Tawik, juga menekankan bahwa keadilan sosial hanya bisa terwujud jika akses terhadap pelayanan dasar, termasuk kesehatan, tersedia secara merata dan terjangkau, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

“Kalau kita bisa menyelamatkan satu nyawa rakyat, maka itulah pembangunan yang sesungguhnya. RPJMD ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan bukan sekedar dokumen formalitas,” pungkasnya.

Rapat Paripurna itu menjadi momentum penting untuk pihaknya menyampaikan langsung kepada pemerintah provinsi agar lebih serius menghadirkan pembangunan kesehatan yang menyentuh akar persoalan, dan Fraksi PKB memastikan akan terus mengawal pelaksanaannya secara konsisten. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!