Kebijakan Rapat di Hotel Disambut Positif, Pengamat Ekonomi FEB Untan Nilai Dorong Ekonomi Daerah

Menurut Eko, kegiatan ini tidak hanya menghidupkan sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga turut menggerakkan produsen-produsen lokal seperti peta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FILE
ILUSTRASI RAPAT - Pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Eko Supriyanto, menilai bahwa kebijakan ini bisa menjadi angin segar bagi sektor perhotelan dan restoran yang selama ini terdampak pandemi dan penurunan tingkat hunian. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat di hotel dan restoran mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya dari sektor ekonomi dan pelaku industri perhotelan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Eko Supriyanto, menilai bahwa kebijakan ini bisa menjadi angin segar bagi sektor perhotelan dan restoran yang selama ini terdampak pandemi dan penurunan tingkat hunian.

"Belanja Pemda untuk kegiatan rapat di hotel dan restoran akan langsung mengalir ke sektor riil dan memberikan efek berantai yang signifikan," ujarnya.

Menurut Eko, kegiatan ini tidak hanya menghidupkan sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga turut menggerakkan produsen-produsen lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan hotel dan restoran.

Pemda Boleh Rapat di Hotel, Wakil Ketua DPRD Pontianak: Harus Ada Pertimbangan

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi menjadi stimulus pemulihan ekonomi daerah, mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mempercepat perputaran uang di daerah.

Meski demikian, Mendagri tetap mengingatkan agar kegiatan rapat tetap dilakukan secara selektif dan tidak berlebihan. 

"Kalau bisa diselesaikan dalam tiga atau empat kali pertemuan, tidak perlu dibuat hingga sepuluh kali," tegasnya.

Pemda juga diminta memprioritaskan hotel dan restoran yang terdampak paling parah akibat penurunan okupansi agar stimulus yang diberikan tepat sasaran.

Namun, Eko menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan dan implementasi di lapangan. 

Tanpa kontrol yang ketat, dikhawatirkan akan terjadi pemborosan dan inefisiensi anggaran.

"Pemda perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan relevan, efektif, dan membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, bukan sekadar formalitas," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved