Distribusi Alat Masih Terbatas, Penanganan Karhutla di Kalbar Hadapi Tantangan Serius

Kabupaten Ketapang, misalnya, telah tercatat sebagai penerima bantuan, namun proses pengambilan belum terlaksana.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anggita Putri
KARHUTLA KALBAR - Kepala Satuan Tugas Informasi BPBD Kalbar, Daniel. Sebanyak 355 desa dan kelurahan di provinsi Kalbar teridentifikasi sebagai wilayah dengan potensi tinggi terhadap karhutla. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal distribusi dan ketersediaan peralatan pendukung penanganan karhutla.

Hingga kini, sebanyak 355 desa dan kelurahan di provinsi Kalbar teridentifikasi sebagai wilayah dengan potensi tinggi terhadap karhutla.

Kepala Satuan Tugas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, menjelaskan dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan berupa alat penanganan karhutla.

Dalam hal ini, Pemerintah provinsi berperan sebagai penyalur bantuan ke daerah-daerah yang memenuhi kriteria rawan karhutla.

“Distribusi peralatan masih belum merata. Beberapa kabupaten seperti Melawi, Mempawah, dan Kubu Raya sudah menerima bantuan, namun ada juga yang belum mengambil perlengkapan yang telah tersedia di provinsi karena keterbatasan anggaran operasional,” ujar Daniel, Senin 19 Mei 2025.

Bantuan yang dimaksud meliputi pompa jinjing, pompa apung, selang pemadam, serta alat pelindung diri (APD) khusus karhutla.

Kabupaten Ketapang, misalnya, telah tercatat sebagai penerima bantuan, namun proses pengambilan belum terlaksana.

Daniel menegaskan pentingnya kolaborasi dan inisiatif dari pemerintah kabupaten/kota agar bantuan segera dimanfaatkan secara optimal di lapangan.

Baca juga: Bahasan : Pemkot Pontianak Masih Kaji Tawaran Produk BTN untuk ASN

Ia juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas kelembagaan BPBD tingkat daerah agar lebih siap menghadapi musim kemarau yang diprediksi menjadi puncak ancaman karhutla.

“Kami di provinsi hanya bisa mendorong. Realisasinya sangat bergantung pada sinergi dan kesiapan masing-masing daerah,” katanya.

Dengan potensi karhutla yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota, BPBD Kalbar menekankan urgensi distribusi alat secara merata dan cepat. Koordinasi lintas sektor dan percepatan logistik menjadi kunci untuk menghadapi situasi darurat yang bisa memburuk sewaktu-waktu.

Saat ini, dua kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya, telah menetapkan status siaga bencana asap akibat karhutla.

Status ini ditetapkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari penyebaran kebakaran secara masif.

Lebih lanjut, Daniel menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar juga tengah memproses Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved