WASPADA! Penipuan Kusir Delman Getok Pada Wisatawan di Bandung, Korban Diminta Bayar Rp 600 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seorang wisatawan asal Tangerang, Kumalasari (34), mengaku harus membayar hingga Rp600 ribu setelah menaiki delman di Kota Bandung bersama keluarganya. 

Kisah tersebut viral di media sosial dan memicu perhatian publik karena dianggap sebagai praktik pemerasan terselubung oleh oknum kusir delman. 

Kumalasari awalnya ditawari tarif Rp150 ribu untuk seluruh anggota keluarganya, namun belakangan diminta membayar tambahan hingga ratusan ribu rupiah dengan alasan tarif tersebut berlaku per orang. 

Merasa ditipu, ia akhirnya membayar Rp500 ribu, meski kusir masih meminta tambahan Rp100 ribu lagi. 

Peristiwa ini membuat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bereaksi keras dan menegaskan delman tidak lagi diizinkan beroperasi di tengah kota. 

Farhan mengaku pihaknya telah berulang kali melakukan pengusiran terhadap para kusir, namun mereka kerap kembali beroperasi secara ilegal. 

Ia menegaskan, Pemkot Bandung akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan penipuan atau pemerasan, dan mengimbau masyarakat untuk melapor ke kepolisian jika mengalami hal serupa seperti disadur dari Tribunnews, Senin 21 April 2025.

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

Mengapa Kusir Delman di Bandung Kembali Jadi Sorotan?

Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh kusir delman di Kota Bandung kembali mencuat ke publik usai viralnya pengakuan seorang wisatawan. 

Kumalasari (34), warga asal Tangerang, mengungkapkan dirinya harus merogoh kocek hingga Rp600 ribu hanya untuk sekali naik delman bersama keluarganya. 

Kejadian ini memicu reaksi keras dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menyebut bahwa praktik tersebut meresahkan dan akan ditindak tegas.

Bagaimana Kronologi Wisatawan Dikenai Tarif Tak Masuk Akal?

Awalnya Hanya Ditawari Tarif Rp150 Ribu

Menurut penuturan Kumalasari kepada media, peristiwa itu terjadi saat ia berlibur ke Bandung bersama suami dan tiga anaknya. 

Mereka tertarik mencoba naik delman, yang ditawarkan oleh seorang kusir dengan harga awal Rp150 ribu.

"Kebetulan saya juga belum pernah naik delman. Mamangnya bilang Rp150.000 itu untuk semua, jadi kita naik berlima. Rencananya mau ke Gedung Sate," ujar Kumalasari, Kamis 17 April 2025, dikutip dari Kompas.com.

Namun, karena kondisi lalu lintas yang macet akibat penutupan sejumlah ruas jalan, perjalanan delman berubah arah. 

Alih-alih ke Gedung Sate, kusir membawa keluarga tersebut berkeliling hingga ke Alun-Alun Kota Bandung, lalu menurunkan mereka kembali di hotel tempat mereka menginap.

Kaget Diminta Tambahan Rp400 Ribu Lagi

Setelah sampai di hotel, Kumalasari berniat memberikan tambahan uang Rp50 ribu sebagai bentuk apresiasi. 

Total yang ia bayarkan pun menjadi Rp200 ribu. Namun, kusir malah meminta tambahan Rp400 ribu lagi dengan alasan bahwa tarif Rp150 ribu adalah per orang.

"Padahal saya sudah inisiatif nambahin jadi Rp200.000. Tapi ternyata bilangnya kurang Rp400.000 karena Rp150.000 itu satu orang. Kalau begitu sih nipu namanya," kata Kumalasari dengan nada kesal.

Akhirnya, ia menyerahkan lagi Rp300 ribu, sehingga total pembayaran mencapai Rp500 ribu. 

Anehnya, sang kusir masih belum puas dan tetap meminta Rp100 ribu lagi.

"Saya merasa dijebak. Tapi akhirnya sudah kita kasih jadi Rp500.000, itu juga masih ngotot minta Rp100.000 sisanya. Saya sama suami kesel, udah ditinggalin saja," tuturnya.

Bagaimana Tanggapan Wali Kota Bandung Soal Penipuan Ini?

Kusir Delman Sudah Berulang Kali Diusir

Menanggapi kasus viral tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku geram. 

Ia mengatakan bahwa keberadaan delman di kawasan tengah kota sebenarnya sudah dilarang. 

Pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP bahkan telah melakukan berbagai tindakan pengusiran.
"Delmannya kita usir, alatnya yaitu pecutnya kita buang. Tapi kemudian kita dikecam. Katanya Satpol PP tidak manusiawi. Kami mohon maaf, semua demi kenyamanan warga," ujar Farhan, dikutip dari TribunJabar.id.

Namun, upaya pengusiran tersebut dinilai tidak efektif. Pelaku yang sudah diusir justru kembali lagi dan beroperasi seperti biasa.

"Yang bisa kita lakukan hanyalah tindakan pidana ringan atau tipiring. Tapi semua tahu sendiri, pelaku diusir, datang, diusir, datang lagi terus menerus. Pemerintah tidak boleh capek, kami akan terus menindak orang yang menimbulkan keresahan," tegasnya.

Tak Bisa Diproses Hukum Karena Korban Membayar Sukarela

Menurut Farhan, dalam kasus yang dialami Kumalasari, tidak ada unsur pidana yang bisa diproses secara hukum karena korban bersedia membayar tanpa adanya ancaman atau paksaan.

"Tindak pidana ringan saja tidak ada, karena si korbannya juga bersedia untuk membayar. Tanpa todongan, artinya tanpa ancaman, tanpa tindakan-tindakan kriminal pemaksaan lainnya," jelas Farhan.

Apa Langkah Konkret Pemerintah Kota Bandung ke Depan?

Pemkot Akan Tindak Tegas Unsur Pemerasan dan Penipuan

Meski secara hukum tidak bisa langsung ditindak dalam kasus Kumalasari, Farhan menegaskan bahwa jika ada unsur pemerasan dan penipuan yang jelas, maka pemerintah akan membawa kasus tersebut ke ranah pidana.

"Ya waktu itu kami kenakan tindak pidana ringan, tapi kalau sudah masuk ke pemerasan dan penipuan, kita bawa ke tindak pidana tingkat selanjutnya," katanya.

Farhan juga menyerukan kepada masyarakat dan wisatawan agar melaporkan jika mengalami hal serupa. Pemkot, kata dia, tidak akan segan menindak oknum yang terbukti melakukan penipuan.

"Ini bukan razia, tapi akan tangkap mereka. Siapapun yang memeras dan menipu, kami cari dan tangkap. Laporkan ke polisi," pungkasnya.

Apa Dampak dari Kejadian Ini terhadap Pariwisata Bandung?

Insiden ini mencoreng citra Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. 

Banyak warganet yang menyayangkan tindakan tidak etis dari oknum kusir delman tersebut. 

Tidak sedikit pula yang meminta Pemkot Bandung untuk membuat regulasi yang lebih tegas terhadap praktik transportasi tradisional semacam itu.

Sebagai kota yang mengandalkan sektor pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan seharusnya menjadi prioritas utama. 

Pemerintah diharapkan tidak hanya merespons ketika kejadian sudah viral, tetapi juga membentuk sistem pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha informal.

(*)

• Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
• Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!