BPKP Soroti Pentingnya MRPN untuk Dukung Program MBG di Kalbar, Upaya untuk Hadapi Risiko Pembayaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat menyoroti pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Nasional (MRPN) dalam mendukung kelancaran berbagai program daerah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berlangsung di Kalimantan Barat. 

MRPN, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, dinilai sebagai pendekatan strategis untuk membantu pemerintah daerah lebih proaktif dan antisipatif dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap,  menyatakan bahwa MBG, meskipun bertujuan mulia, tetap memiliki potensi risiko yang kompleks.

“Program MBG bisa menghadapi berbagai risiko seperti keterlambatan pembayaran, kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi peran UMKM lokal, keterbatasan SDM, hingga opini publik yang berkembang,” jelas Rudy.

• Kepala BGN Kalbar Sebut untuk Pembayaran Biaya MBG dari BGN ke Mitra Berjalan Lancar

Menurutnya, pendekatan manajemen risiko partisipatif seperti yang diusung MRPN bukan hanya soal mengelola ancaman, tetapi juga soal melibatkan berbagai pihak untuk menjamin keberhasilan program.

“Ini bukan hanya tentang mengidentifikasi dan mengelola risiko, tetapi melibatkan semua stakeholder agar program berjalan optimal,” tambahnya.

Penerapan MRPN diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif, terutama dalam menjalankan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti MBG. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!