Anggota DPRD Pontianak Husin Dukung Pemkot Tertibkan Bangunan Tak Berizin
Husin juga menambahkan komisi III DPRD telah melakukan koordinasi dengan dinas perdagangan pasar untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
Penulis: Nasaruddin | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Pontianak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Husin mendukung kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Wali Kota Pontianak.
Husin mengatakan mendukung para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mencari nafkah tetapi jika mengganggu ketertiban dan tidak berizin wajib untuk dilakukannya penertiban.
"Kita memang mendukung para pelaku ukm untuk berkegiatan mencari nafkah tapi kalau tidak berizin kemudian mengganggu ketertiban itu yang mungkin harus kita tertibkan," ucap Ketua Fraksi PKS Husin.
• Edi Minta Warga Tidak Dirikan Bangunan di Atas Parit: Ini yang Sebabkan Dampak Buruk Lingkungan
Husin juga menambahkan komisi III DPRD telah melakukan koordinasi dengan dinas perdagangan pasar untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
"Saya juga komisi tiga salah satunya mitra kami adalah dinas perdagangan pasar, kami sudah minta mereka untuk menertibkan alhamdulillah sekarang pak wali sudah menyatakan juga untuk menertibkan terutama pkl yang memang tidak bisa ditertibkan dan juga melanggar aturan," jelas Husin. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
PROFIL Mgr Samuel Oton Sidin, Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak! Mgr Agus Emeritus |
![]() |
---|
MENANG MUTLAK Akhmad Munir Nahkodai PWI Pusat dalam Kongres Persatuan Wartawan Indonesia di Jabar |
![]() |
---|
FKUB Kalbar Serukan Aksi Damai: Jaga Persatuan, Tolak Provokasi, Dukung Aspirasi Mahasiswa |
![]() |
---|
Bupati Romi Wijaya Sambangi Asrama Kayong Utara di Pontianak |
![]() |
---|
Kapolresta Pontianak Ungkap Ada Penyusup Bawa Molotov di Aksi Mahasiswa Mapolda Kalbar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.