Franciscus Sibarani Kunjungi Mitra Kerja DPR RI di Kalimantan Barat: Apa Saja yang Dibahas?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anggota DPR RI Komisi XIII dari daerah pemilihan Kalimantan Barat 1, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, yang akrab disapa Franky Sibarani, melakukan kunjungan kerja ke mitra kerja di Kalimantan Barat pada Jumat 28 Februari 2025. 

Dalam kunjungan pertamanya, Franky Sibarani bersama Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Barat, Kepala Imigrasi Pontianak, dan jajaran terkait meninjau layanan keimigrasian di Bandara Supadio. 

Ia meninjau berbagai aspek pelayanan keimigrasian serta membahas isu strategis terkait dengan status Bandara Supadio.

Salah satu sorotan utama dalam peninjauan ini adalah konter imigrasi di area kedatangan dan keberangkatan yang kini tidak lagi digunakan akibat penurunan status Bandara Supadio.

Penurunan status bandara ini menjadi perhatian utama dalam diskusi antara Franky Sibarani dan jajaran Kanwil Imigrasi Kalimantan Barat. 

Ia menegaskan dukungannya terhadap upaya peningkatan kembali status Bandara Supadio agar dapat kembali beroperasi secara optimal dan mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas keimigrasian.

Setelah meninjau Bandara Supadio, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Di sana, mereka meninjau secara langsung berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pelayanan paspor, baik untuk masyarakat umum maupun kebutuhan khusus.

Lalu mekanisme penerbitan izin tinggal bagi WNA, termasuk prosedur dan transparansi prosesnya.

Franky Sibarani juga menyoroti sistem pengawasan terhadap WNA, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian.

Pemanfaatan teknologi dalam tugas keimigrasian, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan.

Sebagai anggota DPR RI Komisi XIII, Franky Sibarani menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan keimigrasian. 

Ia juga mengingatkan agar transparansi dalam penerbitan dokumen keimigrasian terus diperkuat guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, ia menegaskan perlunya peningkatan pengawasan terhadap aktivitas WNA di wilayah Kalimantan Barat. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun ekonomi bagi masyarakat setempat.