RESMI Aturan Jam Kerja PNS Terbaru Februari 2025 Kini Boleh Ngantor Cuma 3 Hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berubah aturan jam kerja PNS terbaru mulai Februari 2025 kini sudah diperbolehkan ngantor cum 3 hari saja.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan akan mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto agar melakukan penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran di BKN ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kepala BKN Zudan Arif mengatakan, pihaknya akan menerapkan setidaknya 10 rencana kebijakan penghematan di lembaga yang dipimpinnya itu.

“Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien," kata Zudan, Senin 4 Februari 2025.

• Berubah Lagi! Aturan Gas Elpiji 3 Kg Terbaru Sesuai Perintah Presiden Prabowo Subianto

Lebih lanjut 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan Zudan di BKN ini meliputi :

- Peniadaan jam kerja fleksibel

- Pemberlakuan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari

- Memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret

- Pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri

- Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring

- Memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi

- Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan

- Penggunaan anggaran yang efektif

- Mengoptimalkan kerjasama dengan donor, mitra, pihak ke 3 dengan tetap menjaga good governance

- Kantor Regional agar memastikan Konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.

Ia juga menerangkan bahwa instruksi presiden soal efisiensi anggaran 2025 ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah.

Tujuannya untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

• LENGKAP Aturan Baru Gas Elpiji 3 Kg Pengecer LPG jadi Subpangkalan, Pembeli Wajib Pakai KTP

Dia juga meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan tidak menjadikan sebagai sebuah hambatan.

Sebaliknya, efisiensi anggaran bisa dijadikan sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!