TERUNGKAP Penyebab Gas Elpiji 3 Kg Sampai Langka di Pasaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyebab Gas Elpiji 3kg langka di pasaran yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat maupun warung sebagai pengecer.

Kelangkaan elpiji 3 kg belakangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Elpiji 3 kg langka setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (Kemen ESDM) melarang pengecer menjualnya mulai 1 Februari 2025.

Elpiji 3 kg atau gas melon, kini hanya dijual di pangkalan resmi.

Tak hanya elpiji 3 kg yang langka, keterbatasan stok BBM juga dikabarkan terjadi di SPBU Shell, BP-AKR, dan Vivo.

• RESMI Berubah Syarat dan Cara Daftar Jadi Penjual Elpiji 3 Kg Kini Dipermudah

Pakar bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto menilai, kelangkaan elpiji 3 kg terjadi akibat pengecer yang dilarang menjual gas tersebut.

"Karena mewujudkan rencana tahun 2019 menghapus pengecer (elpiji) sehingga terendah level penjualan LPG adalah di pangkalan," ujar ahli konversi energi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB ini saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Tri menuturkan, pemerintah berniat memastikan penyaluran elpiji 3 kg untuk rumah tangga, usaha mikro, serta petani dan nelayan tepat sasaran.

Selama ini, pengecer diindikasikan menjual elpiji 3 kg dengan tidak selektif ke seluruh golongan masyarakat. Ini membuat subsidi elpiji 3 kg tidak tepat sasaran.

Agar pemberian elpiji 3 kg tepat sasaran, Kemen ESDM melarang pengecer menjual gas tersebut. Akibatnya, terjadi kelangkaan gas melon di pengecer dan hanya bisa dibeli lewat pangkalan resmi.

Meski keputusan distribusi itu beralasan, Tri mengakui kebijakan Kemen ESDM menyebabkan masalah di masyarakat.

"Di awal perubahan kebijakan selalu terjadi masalah, tapi kalau secara konsisten dan on track dijalankan, lambat laun akan terjadi penyesuaian termasuk masyarakat," imbuhnya.

Bukan solusi subsidi elpiji tepat sasaran

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi juga membenarkan bahwa kebijakan Kemen ESDM menjadi penyebab kelangkaan elpiji 3 kg di berbagai wilayah.

"Melarang elpiji 3 kg dijual pengecer sehingga terjadi kelangkaan. Rakyat yang terbiasa beli di warung-warung biasa itu menunggu di pangkalan," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurutnya, kebijakan Kemen ESDM yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg akan menyusahkan konsumen. Selain itu, hal tersebut juga bisa mematikan warung-warung yang menjadi pengecer.

Menurut Fahmy, pemerintah memang melarang gas melon dijual di pengecer agar distribusi elpiji bersubsidi itu tepat sasaran.

"Tapi menurut saya tidak serta-merta dengan melarang penjualan ini dan diarahkan ke pangkalan bisa mengatasi masalah tadi," ungkap dia.

Fahmy menyebut, ada solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk lebih memastikan disribusi elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

Pemerintah saat ini memakai sistem distribusi terbuka berupa subsidi diberikan ke harga jual elpiji.

Cara ini dia nilai mudah dilakukan tapi pasti menyebabkan salah sasaran target penerima subsidi.

Untuk mengatasi salah sasaran, Fahmy mengatakan, pemerintah seharusnya memakai sistem distribusi tertutup dengan subsidi by target penerimanya.

Subsidi elpiji seharusnya diberikan ke kelompok orang yang berhak dan terdata secara valid oleh pemerintah.

Misalnya, dengan data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Masyarakat yang terdata berhak menerima subsidi lalu menerima kartu dengan barcode.

Kode itu dapat dipindai di warung penjual elpiji.

Setelah itu, masyarakat tersebut bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga subsidi.

Di sisi lain, lanjut Fahmy, masyarakat yang bukan penerima subisidi seharusnya tetap bisa membeli elpiji 3 kg, namun dengan harga normal.

Penyebab BBM langka di SPBU swasta Terkait SPBU swasta yang kehabisan pasokan BBM, Fahmy menambahkan, kondisi tersebut tidak dialami SPBU Pertamina.

"Barangkali, mereka (SPBU swasta) mengalami kesulitan pengadaan BBM yang dijual di Indonesia," terangnya.

Dia mengungkapkan, SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo mempunyai depo penyimpanan BBM di luar negeri, contohnya di Singapura.

Proses distribusi BBM dari depo penyimpanan luar negeri yang terhambat masuk Indonesia dapat menyebabkan kelangkaan pasokan di dalam negeri.

• LENGKAP Aturan Baru Gas Elpiji 3 Kg Pengecer LPG jadi Subpangkalan, Pembeli Wajib Pakai KTP

Menurutnya, perubahan harga dan pasokan BBM Pertamina diatur oleh peraturan kementerian. Kelangkaan tersebut pun tidak dialami Pertamina.

"Pertamina harus mengurus itu. Misalnya, mendekatkan depo penyimpanan (BBM) dengan SPBU-nya. Tanpa itu, akan sering muncul permasalahan," tandas Fahmy.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!