Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Robby Sugianto Bicara Pengawasan Perda dan Pelaksanaan APBD

"Yang paling penting adalah APBD sehingga bisa menggerakkan pemerintahan selama 1 tahun. Kemudian terkait dengan proses-proses pembuatan Perda, tentu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FILE
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto mengatakan DPRD mempunyai peran strategis dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto mengatakan DPRD mempunyai peran strategis dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

DPRD sendiri dapat melakukan pengawasan kebijakan APBD dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi juga dapat menolak RAPBD yang diajukan pemerintah daerah jika tidak realistis atau manfaatnya tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Hal ini lah yang mendasari Robby memilih terjun ke dunia politik. Ia mengaku di Kabupaten Sanggau harmonisasi eksekutif - legislatif berjalan dengan baik. 

Ia yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sanggau mengaku dalam perda pun ada inisiatif DPRD dan ada perda yang menjadi inisiatif pemerintah daerah. 

"Yang paling penting adalah APBD sehingga bisa menggerakkan pemerintahan selama 1 tahun. Kemudian terkait dengan proses-proses pembuatan Perda, tentu kita memulai tahapan-tahapan dari perencanaan, kita mengusulkan, mendengar hingga melakukan rapat, mengadakan reset dan kunjungan-kunjungan kerja," ujarnya pada Tribun Podcast Pengawasan Perda dan Pelaksanaan APBD pada Selasa 17 Desember 2024.

Kunjungan kerja ke berbagai provinsi kata dia untuk melihat Perda yang berhasil di provinsi lain. 

"Jika ada Perda yang bagus di kabupaten yang lain kenapa kita tidak coba adopsi untuk dibawa ke Kabupaten Sanggau. Tentu kolaborasi antara DPRD kota dengan pemerintah cukup baik sehingga koordinasi tim hukum berjalan dengan baik," ujarnya.

Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Kabupaten Sanggau Lakukan Monitoring

Itu lah kenapa kata Robby ketika ada usulan Perda dari pemerintah daerah bisa di akomodir, begitu juga dengan usulan-usulan Perda dari DPRD. 

"Perda-perda harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman kita, bisa selesaikan bersama dengan baik melalui tahapan dari tahapan," ujarnya.

Diakuinya dinamika dan tarik-menarik kepentingan itu hal yang wajar dalam demokrasi. 

Tetapi hingga saat ini bisa selesaikan dengan melakukan komunikasi yang intens dan tentunya dengan melewati tahapan-tahapan yang sesuai.

"Baik itu perencanaan lalu kemudian kita mengajukan, mereka juga sama-sama. Selama ini membuat program pembentukan perda bersama pemerintah, kita diskusi mana yang boleh, mana yang tidak boleh karena ada satu masa keinginan kita untuk memperjuangkan banyak kepentingan masyarakat tapi ternyata itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau undang-undang yang lebih di atasnya tentu tidak bisa kita eksekusi. Jalan keluarnya dengan menggantikan dengan Perda yang lain," ujarnya.

Kisah Robby Terjun ke Dunia Politik 

Ketertarikannya di dunia politik dimulai pasca sekolah tingkat atas dimana waktu itu awalnya cita-citanya ingin menjadi pengusaha. berjalannya waktu saya sudah memulai usaha beberapa usaha namun memang banyak kendala yang saya hadapi oleh sebab itu saya mulai berpikir bagaimana kalau saya masuk ke dalam dunia politik.

Diakuinya orangtua juga merupakan wiraswasta waktu masa pemerintahan Soeharto, lantaran peran ketokohan yang dinilai masyarakat menjadikan sang ayah menjadi anggota DPRD Fraksi Golkar. 

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved