Aturan Baru Jalur Zonasi PPDB Dihapus Resmi Berlaku Kapan? Ini Penjelasan Lengkap Wapres Gibran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aturan baru Jalur Zonasi PPDH dihapus berlaku mulai kapan lengkap penjelasan Resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dimana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas ingin Jalur Zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus.

Keinginan ini ia sampaikan di depan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Kamis 21 November 2024.

“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,” ujar Wapres Gibran, yang pada acara tersebut juga dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, Gibran di depan Kepala Dinas di seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu, juga menyinggung masalah sistem zonasi.

• PPN Resmi Naik 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Kini Muncul Petisi hingga Lambang Garuda Biru

Menurutnya, meski bermanfaat, kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan ke depan.

Hal ini terkait dua hal yang masih harus ditingkatkan.

Yaitu pertama distribusi guru dan yang kedua adalah fasilitas pendidikan yang belum merata.

"Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujarnya, dilansir dari rilis Kemendikbud.

Ia juga meminta penerapan AI dan Coding sudah diberikan kepada para siswa untuk memenuhi kebutuhan talenta digital di masa depan.

Sementara terkait PPDB, Kemendikdasmen sudah menjaring aspirasi dari berbagai pihak.

Mulai organisasi masyarakat, organisasi guru, kepala dinas dan terbaru menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) 8 Kajian Kebijakan Pendidikan yang di dalamnya membahas PPDB.

Terkait isu PPDB dan zonasi, Mendikdasmen menyampaikan bahwa Kemendikdasmen telah menyelenggarakan kegiatan yang mengundang kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia untuk membahas hal tersebut.

“Dalam kunjungan ke daerah, saya juga menerima masukan dari dinas pendidikan, guru, dan berbagai kalangan di daerah, terkait bagaimana PPDB dan zonasi ini dapat diselenggarakan dengan baik,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Pemda minta penyempurnaan PPDB

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur SMA Winner Jihad Akbar menyampaikan rangkuman aspirasi dan rekomendasi pemerintah daerah (pemda) untuk penyempurnaan kebijakan pendidikan.

Salah satunya, Pemda meminta penyempurnaan mekanisme PPDB seperti jalur zonasi.

“Pemda dalam hal ini menyampaikan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi sudah sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, tetapi perlu upaya lanjutan,” tutur Winner.

Upaya tersebut berupa pelibatan sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pemerataan mutu dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

• RESMI Aturan Upah Minimum 2025 Terbaru Gaji Naik dan Pesan Kemnaker untuk Gubernur Seluruh Indonesia

Serta perlu pemerataan guru berkualitas, dan revitalisasi sekolah.

Dalam butir ringkasan aspirasi tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan PPDB saat ini pada prinsipnya masih relevan untuk diteruskan dengan beberapa penyempurnaan pada penerapan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!