Disporapar Kalbar Masuk 10 Besar  Predikat Memuaskan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemprov Kalbar

Atas prestasi yang diraih oleh Disporapar Kalbar, Pemprov memberikan penghargaan yang diserahkan  Pj Gubernur Kalbar, Harisson yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Alexander Rombonang, kepada Kadisporapar Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, di Mercure Hotel Pontianak, Kamis 31 Oktober 2024.

Penyerahan Penghargaan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Kalbar tahun 2024 dirangkaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Kalbar 2024.

Yang juga dihadiri oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia , Ir Yosephus Nugroho.

Raihan kali ini menambah catatan deret prestasi yang berhasil diraih oleh Disporapar Kalbar dalam Akuntabilitas Kinerja, yang dibuktikan telah berhasil masuk dalam 10 besar dengan mendapat nilai 81,25 dengan predikat A (memuaskan). Capaian tersebut meningkat dari tahun 2023 yaitu 74,70 dengan predikat "BB".

• 16 Event Disporapar Kalbar Sukses Meriahkan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 

Kadisporapar Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari mengatakan tentu ini hasil kerja yang baik dengan berhasil meraih predikat memuaskan dengan poin mencapai 81,24, dan meningkat dari raihan tahun lalu yang berada di angka 74,70 dengan predikat B. 

“Tentu ini akan kita tingkatkan lagi, terkait dengan Akuntabilitas Kinerja. Dengan tujuan akhirnya, salah satunya berkaitan dengan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas,”ujarnya. 

Dijelaskannya bahwa AKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

“Jadi Evaluasi AKIP dilakukan oleh evaluator Inspektorat Provinsi Kalbar, terhadap semua OPD di Pemprov Kalbar , yang bertujuan untuk  menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi,”ujarnya. 

Dengan hasil memuaskan yang diraih oleh Disporapar Kalbar dengan hasil predikat memuaskan menggambaran bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan.

Adapun yang menjadi poin penilaian dalam raihan tersebut yaitu,  perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Kinerja.