Solusi Kuliah Gratis Bagi Mahasiswa Berprestasi, Simak Cara dan Syarat Mendaftar KIP Kuliah 2024!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- KIP Kuliah 2024 adalah program bantuan pemerintah yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Program ini jadi solusi untuk membantu calon mahasiswa yang kesulitan secara ekonomi agar dapat mengejar pendidikan tinggi.

Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program KIP Kuliah 2024, penting untuk memahami persyaratan ekonomi yang harus dipenuhi.

Program ini ditujukan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik namun terkendala kondisi finansial.

Berdasarkan informasi dari situs resmi KIP Kuliah, program ini tidak hanya menanggung biaya kuliah, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang terpilih.

Oleh karena itu, calon penerima KIP Kuliah harus memenuhi kriteria ekonomi tertentu untuk bisa mendaftar pada tahun 2024.

• Pendaftaran KIP Kuliah 2024 Telah Dibuka! Batas Akhir Pengajuan Hingga 31 Oktober 2024

Dikutip dari laman resmi KIP Kuliah, terdapat empat persyaratan ekonomi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu:

Mahasiswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah.

Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima program bantuan sosial, seperti:Program Keluarga Harapan (PKH),Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK),Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, maksimal masuk pada desil tiga (3) dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan.

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari empat kriteria di atas, mereka masih bisa mendaftar KIP Kuliah Merdeka selama dapat menunjukkan bukti bahwa mereka berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Calon pendaftar KIP Kuliah 2024 perlu menyiapkan beberapa dokumen bukti, seperti:

Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal Rp 4.000.000 per bulan, atau pendapatan per anggota keluarga maksimal Rp 750.000.