Pengamat Harap Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak tak Hanya Paham Politik Saja

Artinya kemampuan untuk managerial, bagaimanapun juga dia (Pimpinan DPRD) harus memahami juga kerja-kerja dalam kontek birokrasi kekinian.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FILE
Pengamat Politik sekaligus Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Tanjungpura (Untan), Dr Zulkarnaen. 

TRIBUPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Unsur Pimpinan Dewan DPRD Kota Pontianak dilantik dan pengambilan Sumpah Jabatan periode 2024-2029, dalam Rapat Paripurna ke 6, Masa Persidangan I Tahun 2024-2025, Kamis 24 Oktober 2024.

Pengamat Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Zulkarnaen menyampaikan apa yang menjadi PR kedepan dalam membawa perubahan di Kota Pontianak.

Ia mengatakan DPRD adalah lembaga politk yang merupakan wakil rakyat. Dan sebagai mitra kepala daerah (dalam hal ini Wali Kota Pontianak) , namun lembaga politik ini anggotanya adalah wakil rakyat.

Ia mengatakan bahwa menjadi tantangan bagi Pimpinan DPRD Kota Pontianak kedepan, yakni harus punya kemampuan dan managerial.

Artinya kemampuan untuk managerial, bagaimanapun juga dia (Pimpinan DPRD) harus memahami juga kerja-kerja dalam kontek birokrasi kekinian.

Personel Gabungan Amankan Pelantikan DPRD Landak dengan Sistem Pengamanan Berlapis

Tuntutan di Kota Pontianak ini tentunya sangat tinggi sebagai Ibu Kota Provinsi. Dan ada yang namanya standar layanan minimal. 

“Kalau tahun 2024 rangking pertama SPM itu Makasar. Artinya DPRD itu dalam konteks kekinian Kota Pontianak juga harus dilevelkan dalam konteks nasional,” ujarnya. 

Standar pelayanan minimal ini  dijelaskannya berkaitan dengan layanan dibidang pendidikan, kesehatan , infrastruktur.

“Dan Kota Pontianak ternyata masih jauh juga dalam konteks  SPM ditingkat nasional,”ujarnya.

Artinya dalam konteks politik pun terlebih pimpinan ini juga harus mampu mengendalikan lembaga politik atau anggota yang beragam dalam satu capaian yang memang capaiannya berkaitan dengan kehendak publik terhadap layanan publik. 

“Tentu ada hal-hal tidak hanyak kepemahaman politik saja, tapi pemahaman teknis pemerintahan juga harus paham,” ujarnya.

Dikatakannya Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi, yang mana DPRD juga sebagai penyelenggara Pemda yang punya tanggung jawab dan mitra juga harus ikut serta menjawab tantangan yang ada di Kota Pontianak.(Ang)

 

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved