Resmi Naik! Gaji Guru Per 1 Januari 2025 Lengkap Rincian Besaran Anggaran Tunjangan Profesi Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi naik Gaji Guru per 1 Januari 2025 lengkap dengan rincian besaran anggaran tunjangan profesi di seluruh Indonesia.

Hal itu berdasarkan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun 2025 mendapatkan tambahan sampai sebesar Rp 10, 4 triliun.

Seperti yang diungkap oleh Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim.

Ia mengatakan, jika tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Maka pada tahun 2025, anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru Non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal naik.

"Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbud Ristek.

• RESMI Berlaku! Aturan Baru Gaji Buruh Per 1 Oktober 2024, Besaran Denda hingga Sanksi Perusahaan

Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” urai Nadiem.

185.096 Guru Non PNS dapat TPG tahun 2025

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti menambahkan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program.

Beberapa diantaranya adalah pendanaan TPG Non-PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp 3 triliun.

Lalu ada Pendidikan Profesi Guru (PPG) on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp738 miliar.

Kemudian ada program non-gelar bagi guru dan tenaga kependidikan (microcredential) yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp 11 miliar.

Tambahan anggaran tersebut juga dialokasikan untuk antara lain beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), dan program non-gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran Rp 612 miliar.

Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 26,4 triliun untuk menjalankan berbagai program prioritas.

Antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP Kuliah), hingga tunjangan guru dan dosen.

Menurut Suharti, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 26,4 trilun itu dilakukan karena terjadi penurunan anggaran Kemendikbud Ristek pada RAPBN 2025.

Dalam RAPBN 2025, anggaran pendidikan memiliki pagu sebesar Rp 722,6 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan APBN 2024 sebesar Rp 665 triliun.

Namun,anggaran yang akan diterima Kemendikbud Ristek hanya sebesar Rp 83,19 triliun atau menurun sebesar Rp 15,7 triliun dibandingkan pada APBN 2024.

Disatu sisi, pada Pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan, total alokasi anggaran Rp 722,6 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas presiden terpilih 2024-2029.

Beberapa program tersebut antara lain perluasan beasiswa.

Program lainnya adalah peningkatan gizi siswa, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan.

Selain itu juga pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, menilai Kemendikbud Ristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif.

Hal itu ditandai dengan banyaknya terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar sehingga pendidikan lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami ingin berpesan agar Kemendikbud Ristek memastikan usulan-usulan bagi program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini.

Termasuk anggaran tambahan, dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya," ucapnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kemendikbud Ristek yang telah mengelaborasi alokasi penambahan anggaran secara detail.

• MENOLAK Aturan Baru Gaji Karyawan Swasta dan PNS Dipotong untuk Dana Pensiun Tambahan

"Kita sudah memproyeksikan terkait kesejahteraan guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi, program-program vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, kami menyatakan persetujuan terkait alokasi anggaran yang telah disampaikan," katanya.

(*)

# Berita Viral

‎Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News