Pj Bupati Ismail Pastikan Pemkab Mempawah Terus Berupaya Kendalikan Inflasi Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Penjabat (Pj) Bupati Mempawah Ismail mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada Minggu pertama September 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Rakor yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, diikuti Pj Bupati Ismail bersama Pj Sekda Abdul Malik, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, serta perangkat daerah terkait, melalui zoom meeting di Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah, Senin 9 September 2024.

Pj Bupati Mempawah Ismail mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah terus berupaya mengendalikan inflasi daerah.

"Kita terus berupaya melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah, salah satunya dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, melaksanakan pasar murah, operasi pasar, dan kegiatan lainnya," ujar Ismail.

Ismail juga mengatakan Pemkab Mempawah terus berupaya untuk menjaga angka inflasi di Kabupaten Mempawah, khususnya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga komoditas yang masuk dalam kelompok inflasi.

• AKBP Sudarsono Lepas Atlet Sambo dan MMA Binaan Polres Mempawah untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024

"Kita (Pemkab) berupaya semaksimal mungkin agar angka inflasi di Kabupaten Mempawah dapat terjaga," tutupnya.

Sebelumnya, Ditjen Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, mengatakan, berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional Agustus 2024 berada di angka 2,12 persen. Angka ini masih dalam koridor target kita, yaitu 2,5 plus minus 1 persen.

Lebih lanjut, kata Restuardy inflasi Agustus 2024 ke Juli 2024 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen, yang disebabkan oleh sektor makanan dan minuman.

Meskipun inflasi masih berada di zona aman, katanya, namun masih ada lima daerah di minggu pertama September 2024 yang angka inflasinya masih tinggi.

“Kami harapkan atensi Kepala Daerah yang inflasi di wilayahnya masih tinggi, karena ada kecenderungan kenaikan harga untuk komoditas pangan tertentu. Begitu juga dengan Kepala Daerah yang wilayahnya mengalami deflasi agar mencermati dan me-maintenance agar proporsional harga tetap terjaga,” harapnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini