Deklarasi Sutarmidji - Didi Dihadapan Partai Pengusung dan Relawan, Siap Jalankan Amanah

Lalu, Midji kembali lagi menyampaikan bahwa pada masa ia menjabat dulu, salah satu program unggulan di bidang pendidikan yakni menjalankan program  menggratiskan  biaya pendidikan SMA/SMK Negeri se-Kalbar.

“Program yang saya buat ini (Program Sekolah Gratis SMA/SMK Negeri) sama juga ketika orang mempertanyakan program Makan Siang Gratis. Ditanya dari mana duitnya, saya bilang ke Jajaran Pempriv waktu itu jalankan saja program ini, duitnya saya yang cari,” tegas Midji.

Terbukti dimasa kepemimpinannya, total ada 172 ribu anak SMA/SMK Negeri di Kalbar yang merasakan manfaat program sekolah gratis untuk siswa SMA/SMK Negeri se-Kalbar, yang dicetus oleh Midji.

“Jadi yang bayar ke sekolah itu Pemda setiap bulannya. Yang masing-masing anak ditanggung uang SPP nya sebesar Rp 100 ribu perbulan. Awalnya total siswa yang kita tanggung biayanya 172 ribu dan sekarang siswa kita sudah mencapai 190 ribu. Anggaran yang kita perlu Rp 200 miliar dan ini bukan hal yang besar,” ujarnya.

Midji juga menyampaikan yang sering menjadi pembahasan dimana Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Kalbar masih diurutan tiga terbawah se-Indonesia saat ini, dikatakannya bahww salah satu penyebabnya adalah lamanya anak sekolah hanya 7,6 tahun di Kalbar.

“Akhirnya  kita harus membangun sebanyak-banyaknya sekolah . Saya maunya waktu itu membangun 100 sekolah SMA/SMK. Tapi yang baru terbangun sekitar hampir  64 sekolah, tapi saya tambah lagi  tahun 2023 , dan akhirnya terbangun hampir 100 sekolah. Sebenarnya bukan uang nya tidak ada untuk membangun sekolah, tapi gurunya tidak tersedia,” ujarnya.

Midji mengatakan kedepan,  ia ingin pembanguan sekolah di tambah sebanyak 75 sekolah SMA/SMK baru yang tersebar diseluruh daerah di Kalbar ,agar anak -anak di Kalbar minimal bisa tamat SMA.

Ia mencontohkan kondisi di  Kota Pontianak saja, setiap tahunnya ada 400 anak yang tak bisa masuk SMA/SMK negeri, karena daya tampung sekolah yang kurang.

“Nah itu lah kita bangun SMA Mujahidin, dibangun dengan total ada tambahan 10 kelas untuk 395 anak. Dan itu sudah selesai,” tegasnya.

Lalu di Kabupaten Kubu Raya, total ada 9.800 siswa yang tamat SMP setiap tahunnya, namun bangku yang tersedia untuk SMA/SMK negeri dan swasta disana hanya bisa menampung 6.200 siswa.

“Jadi ada 3.600 anak yabg tidak bisa melanjutkan sekolah. Bagaimana kita mau bicara tentang lama belajar dan lainnya,” ucapnya. 

Sedangkan mengnai  tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalbar, Midji tekankan sudah genah. Yang mana, saat ia menjabat sebagai Gubernur Kalbar saat Pemerintah mencanangkan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) , dan Kalbar berhasil menduduki nomor dua setelah DKI Jakarta. 

Lalu, Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) yang dirilis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama Terra Komunika, dan Kinara Indonesia menghantarkan Provinsi Kalbar di posisi kedua se Indonesia dengan skor 71,04. Pemprov Kalbar bahkan berhasil jauh lebih unggul di banding Bali, Kepulauan  Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya, dan berada di urutan kedua setelah Jogjakarta. 

Selain itu, ditangan Sutarmidji Kalbar berhasil menduduki urutan ketiga MCP (Monitoring Center for Prevention) yang dinilai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal ini, KPK menilai 8 ranah pemerintahan.

“Jika saya  terpilih kembali, saya akan terus berkooridinasi dengan Anggota DPR RI hingga Provinsi untuk membuat program sinergis antar pusat dan daerah,” ujarnya.