KPPN Putussibau Sebut Realisasi APBN di Kapuas Hulu Capai 44,23 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Kapuas Hulu, kembali telah meriliskan APBN periode sampai dengan 30 Juni 2024, dimana realisasi belanja anggaran negara di Kapuas Hulu saat ini baru mencapai Rp893,52 miliar atau 44,23 ?ri pagu Rp2.020,21 miliar.

Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarto menjelaskan, realisasi tersebut terdiri belanja pemerintah pusat (Satker K/L) mencapai Rp164,33 miliar atau 45,34?ri pagu Rp362,45 miliar dan Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp729,19 miliar atau 43,99?ri pagu Rp1.657,76 miliar.

"Hingga 30 Juni 2024 capaian realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar 59,17%, disusul Belanja Barang sebesar 52,5% sedangkan Belanja Modal baru terserap 19,49%, sehingga rata-rata realisasi K/L telah mencapai 45,34% mendekati target rata-rata triwulan II 46,67%," ujarnya, Jumat 26 Juli 2024.

• Disporapar Sebut Selama Enam Bulan 26.269 Wisatawan Datang ke Kapuas Hulu

Dijelaskan Sri Winarto, belum tercapainya target tersebut setidaknya dipengaruhi kondisi menjelang akhir triwulan II terdapat penambahan pagu pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kapuas Hulu sebesar Rp 3 miliar, yang belum ada penyerapan, sedangkan satker Kantor Imigrasi Kapuas Hulu adanya tambahan pagu Belanja Modal sebesar Rp24,76 miliar baru terserap 4,43%.

"Kami mengingatkan kembali pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Terdapat 13 satker yang belum menggunakan CMS agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS," ucapnya.

Sri Winarto menyatakan bahwa, implementasi transaksi non tunai oleh satker K/L pengelola APBN di Kapuas Hulu juga masih tergolong minim yaitu pengguna aktif KKP baru 3 satker transaksinya mencapai Rp277,1 juta, sedangkan pengguna Digipay baru 2 satker dengan transaksi sebanyak 46 transaksi sebesar Rp22,83 juta.

"Transaksi penggunaan CMS oleh Bendahara baru dilakukan pada 18 rekening virtual atau 58,06% sampai akhir Juni 2024 ini. Kontribusi satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan dapat ditingkatkan terus walaupun berada di daerah perbatasan NKRI, khususnya satke-satker yang memiliki pagu belanja besar," ungkapnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini