Info DPRD Sintang

Heri Jambri Dorong Perbanyak Pelatihan untuk Perangkat Desa di Sintang

Heri Jambri menegaskan jika yang memerlukan pelatihan itu perangkat desa, buka kepala desanya. Sebab jabatan kepala desa itu level kebijakan.

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Agus Pujianto
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk memperbanyak pelatihan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk memperbanyak pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa.

Heri Jambri menilai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPDes) memperbanyak pelatihan supaya para perangkat desa tidak salah dalam pelaporan penggunaan dana desa dan berakhir menjadi temuan.

"Menurut saya begini soal SPJ mana kala setiap tahun pemerintah buat aturan berubah. SPJ dana berubah. Orang menyesuaikan juga tidak mudah. Apalagi menyesuaikan keuangan," kata Heri.

Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menilai setiap ada aturan baru harus langsung disampaikan ke perangkat desa. Supaya pertanggungjawaban desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Implementasikan 1 Rekening 1 Pelajar, BNI Sintang Gencar Lakukan Literasi Keuangan Segmen Pelajar

"Harapan saya pemdes melakukan pelatihan intens ke desa supaya penggunaan dana desa seuai aturan. Jadi jangan dibiarkan desanya. Udah lah aturan baru mereka ndak tau kesannya kepala desa dimanfaatkan dengan aturan baru karena ketidaktahuan mereka jadi diperas oleh aturan. Ya minta maaf nanti akhirnya muncul joki. Yang jadi korban tetap kades," ujar wakil rakyat daerah pilihan perbatasan Sintang-Malaysia.

Heri Jambri menegaskan jika yang memerlukan pelatihan itu perangkat desa, buka kepala desanya. Sebab jabatan kepala desa itu level kebijakan.

Oleh sebab itu, dia memandang perangkat desa penting mendapatkan pelatihan intensif dari pemerintah daerah.

"Padahal kades itu tidak perlu ngerti administrasi, tapi perangkat desanya yang perlu dilatih. Kades level kebijakan kalau disuruh kades buat SPJ ngapain ada perangkat jadi menurut saya berjalan lah. Kan tidak mungkin bupati buat SPJ. Selama ini kalau saya lihat orang menuntut kadesnya. Pelatihan penting pada perangkat desanya, bukan kadesnya," jelasnya. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved