Bawaslu Mempawah Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mempawah melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan mengangkat Tema "Pentingnya Data Pemilih yang Valid dan Akurat Menjelang Pemilihan Tahun 2024, di Wisata Nusantara, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Rabu 24 Juli 2024.

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Mempawah Fero Yudo Maulana, bersama dua anggota lainnya yakni Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Mempawah Janurius, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mempawah, Hanise.

Dalam Sosialisasi yang diikuti puluhan peserta dari kalangan Ormas, OKP, dan awak media tersebut diisi oleh dua narasumber, yakni Irwan Manik Raja yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Pontianak periode 2018-2023, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rudi.

Ketua Bawaslu Mempawah Fero Yudo Maulana mengungkapkan kegiatan sosialisasi tersebut mengangkat tema ‘Pentingnya Data Pemilih yang Valid dan Akurat Menjelang Pemilihan Tahun 2024.

• Pemkab Mempawah Gelar Peringatan HAN 2024, Suara Anak Membangun Bangsa

“Pengawasan partisipatif sangat penting dalam upaya kita mensukseskan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Mempawah. Kita ingin memastikan Pilkada nanti berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, kami mengharapkan peran aktif seluruh stakeholder,” kata Fero.

Fero tak menampik potensi masih terjadinya pelanggaran yang luput dari pengawasan Bawaslu dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 yang sedang berlangsung.

“Untuk itu, kami mengajak para peserta sosialisasi agar bersama-sama melakukan koordinasi dan mengawasi setiap proses tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Mempawah,” harapnya.

Saat ini, ungkap Fero, Bawaslu sedang melaksanakan pengawasan melekat dan uji petik terhadap petugas Pantarlih dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) DP4 yang telah dimulai sejak 24 Juni-24 Juli 2024.

“Uji petik dilaksanakan agar kita dapat melakukan pemetaan terhadap dugaan temuan atau pelanggaran prosedural petugas Pantarlih,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fero menyampaikan Bawaslu Kabupaten Mempawah telah membuka Posko Pengaduan Hak Pilih. Keberadaan posko itu dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

“Misalnya ada masyarakat yang belum di coklit atau ada temuan lainnya berkaitan dengan Pilkada, silahkan melapor ke Posko Pengaduan Hak Piih. Pokso ini sudah tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Mempawah,” tutupnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini