RANGKUMAN Alasan Pemerintah Harus Melakukan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite dan Gas Elpiji 3kg

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terkuak alasan pemerintah harus melakukan pembatasan BBM Subsidi hingga Gas Elpiji 3kg per 2024 yang hingga saat ini masih intens dibahas.

Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg.

Rencana pembatasan BBM subsidi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu 10 Juli 2024.

Selama ini, pemerintah menetapkan dua jenis BBM subsidi yang disalurkan melalui Pertamina, yakni Bio Solar dan Pertalite.

Sementara keinginan pemerintah untuk membatasi elpiji 3 kg, yang termasuk gas subsidi, dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

• Terungkap Kendala Pembatasan BBM Subsidi Per 1 September 2024 hingga Kesiapan Pemerintah

Untuk berikut alasan pemerintah harus melakukan pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg?

Alasan pembatasan BBM subsidi

Luhut mengumumkan bahwa pemerintah akan membatasi BBM subsidi ketika membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.

Karena alasan itulah pemerintah perlu melakukan efisiensi di berbagai sektor, salah satunya dengan memperketat pembelian BBM subsidi.

Menurut Luhut, pembatasan BBM subsidi dapat menghemat anggaran negara sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” jelas Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Luhut menyampaikan, pemerintah juga ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil, yaitu dengan mengembangkan bioetanol.

Bioetanol yang disinggung Luhut adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Menurutnya, bioetanol merupakan pilihan bakar bahan yang lebih baik karena kandungan sulfurnya lebih rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.

Tingginya kandungan sulfur pada bensin berpotensi berdampak untuk kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.

Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.

Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun.

Saat ini, kata Luhut, Pertamina sedang mengembangkan bioetanol. Ia berharap, bahan bakar ini bisa segera digunakan.

“Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS,” imbuh Luhut.

Alasan pembatasan elpiji 3 kg

Sementara itu, Erick menjelaskan, pemerintah ingin pembelian elpiji 3 kg dibatasi karena jumlah impor elpiji terus meningkat.

Berdasarkan data terbaru, volume impor elpiji Indonesia hampir selalu bertambah sebanyak 5,57 juta ton pada 2018, 5,71 juta ton pada 2019, 6,4 juta ton pada 2020, 6,34 juta ton pada 2021, dan 6,74 juta ton pada 2022.

Pada 2023, penyaluran gas elpiji mencapai 8,6 juta ton di mana 8,03 juta ton di antaranya merupakan elpiji subsidi atau elpiji 3 kg.

Selain mendorong pembatasan elpiji 3 kg, Erick juga berharap supaya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM segera diselesaikan.

“Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Erick juga menuturkan, pemerintah sudah berusaha agar penyaluran elpiji 3 kg, termasuk BBM subsidi, tepat sasaran sehingga tidak digunakan oleh orang dengan latar belakang ekonomi mampu.

Upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji tepat sasaran Terkait wacana pembatasan BBM subsidi, pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah melakukan pengetatan pembelian dengan program Subsidi Tepat.

Dengan program tersebut, kendaraan roda empat yang membeli Bio Solar diwajibkan memiliki QR Code untuk ditunjukkan kepada petugas SPBU ketika bertransaksi.

Dilansir dari Kompas.com, pemerintah juga sudah menetapkan kuota Pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter.

Pertamina telah melakukan realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter hingga April 2024 dari kuota tersebut.

• Resmi Berlaku! Cara Beli Gas Elpiji 3 Kg Terbaru Pakai KTP per Juli 2024 Lengkap Harga Semua Tabung

Di sisi lain, pemerintah juga memberlakukan kewajiban membeli gas elpiji 3 kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai Sabtu (1/7/2024).

Itulah alasan pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg.

(*)

# Berita Viral

‎Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News