Berita Viral
Harus Diganti! Kurikulum 2013 jadi Kurikulum Merdeka Per Juli 2024 di Sekolah Seluruh Indonesia
Resmi berlaku Kurikulum Merdeka per Juli 2024 di sekolah seluruh Indonesia sebagai pengganti Kurikulum 2013.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berlaku Kurikulum Merdeka per Juli 2024 di sekolah seluruh Indonesia sebagai pengganti Kurikulum 2013.
Diterapkannya Kurikulum Merdeka lantaran dianggap jumlah mata pelajaran lebih diringkas.
Kemudian tidak hanya fokus pada pelajaran akademik, tapi juga pelajaran lainnya.
Berikut penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Kemendikbud Ristek menjelaskan alasan mengapa Kurikulum Tahun 2013 harus diganti dengan Kurikulum Merdeka.
• Resmi Berlaku! Jadwal Pembatasan BBM Subsidi Terbaru di SPBU Seluruh Indonesia Cek Disini
Menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Anindito Aditomo, ada beberapa alasan yang mengakibatkan Kurikulum 13 harus diganti.
Salah satunya adalah karena jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak sehingga beban guru dan murid menjadi cukup banyak.
"Masalahnya di Kurikulum 13 materinya terlalu banyak," kata Anindito, Senin 15 Juli 2024 dikutip dari Kompas.com.
Selain materinya banyak, guru dan murid sama-sama dibebankan Ujian Nasional (UN) dan diharapkan mendapatkan penilaian baik sesuai standar nasional.
Sementara pada Kurikulum Merdeka, jumlah mata pelajaran diringkas dan tidak hanya fokus pada pelajaran akademik, tapi juga pelajaran lainnya.
"Tadinya hampir (di Kurikulum 2013) semuanya untuk materi akademik sekarang 20 persennya untuk pendidikan karakter," ujarnya.
Alasan selanjutnya penggantian Kurikulum 2024 lantaran rendahnya literasi pelajar Indonesia.
Bahkan, jika diukur, kemampuan literasi siswa di Indonesia baru sampai pada tahap dasar.
"Literasi rendah karena sistem didikan kita tidak berorientasi pada pengembangan literasi yang berhasil kita capai itu yang paling rendah," ungkapnya.
Pergantian kurikulum
Oleh karena itu, kata Nino, Kurikulum 2014 diganti dengan Kurikulum Merdeka yang sudah mulai bisa diterapkan secara nasional pada 2024.
Namun, saat ini penerapan Kurikulum Merdeka belum bersifat wajib.
Penerapan Kurikulum Merdeka baru diwajibkan pada tahun 2027.
"Baru diwajibkan tahun 2027 masih ada waktu dua sampai tiga tahun," ungkapnya.
Nino juga berharap Kurikulum Merdeka tidak diganti seiiring dengan habisnya masa jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Menurut Nino, seharusnya semua hal yang terkait pendidikan tidak tercampur dengan nuansa politis.
"Kami sepakat kebijakan pendidikan, terutama kurikulum nasional Itu seharusnya tidak politis harusnya tidak ganti setiap ada pergantian tensi politik.
Tapi, diganti jika memang sudah saatnya diganti dan dengan kajian komprehensif," tuturnya.
Dia menambahkan, seharusnya jika ingin mengambil kebijakan tetap harus mementingkan anak dan pendidikan.
• Resmi Mundur! Aturan BBM Subsidi Dibatasi Per 1 September 2024 di SPBU Seluruh Indonesia Cek Disini
Maka dari itu, sebaiknya kurikulum tidak diganti terlalu cepat seperti yang dilakukan pada beberapa kepemimpinan menteri pendidikan.
"Harusnya yang dipentingkan adalah kepentingan anak-anak kepentingan pendidikan," pungkas Nino.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendikbud Ungkap Alasan Tak Lagi Gunakan Kurikulum 2013"
Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
5 Ribu Siswa Keracunan MBG 2025, Menkeu Usul Realokasi Dana dan Bantuan Beras 10 Kg per Keluarga |
![]() |
---|
SADIS! Bayi Dibanting hingga Tewas Kepala Pecah dan Otak Berhamburan |
![]() |
---|
BIKIN Bunga Deposito Turun Kebijakan Menkeu Purbaya Direspon Positif Netizen Hotman Paris Kok Merugi |
![]() |
---|
KEPASTIAN Tanggal iPhone 17 Resmi Dijual di Indonesia Lengkap Spesifikasi dan Harga Termurah 2025 |
![]() |
---|
UPDATE Kode Meteran Listrik PLN Terbaru 2025 Lengkap Semua Merek, Praktis dan Lebih Hemat Token |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.