Jika PP Tapera Tak Dicabut, Jais Sebut Partai Buruh Bakal Ajukan Judicial Review ke MA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ketua Executive Committee Partai Buruh Kabupaten Sintang, Zulkarnaen Jais meminta kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Menurut Jais kelompok buruh menilai aturan pemotongan yang dilakukan pemerintah melalui Tapera tidak memberi kepastian kepada masyarakat kelas pekerja untuk bisa mendapat rumah.

Jais meminta pemerintah mesti membangun rumah terlebih dahulu baru meminta peserta membayar iuran.

Salah satu skemanya disebut menghidupkan Perumnas di tiap provinsi atau daerah ketika di tahun 80-an hingga 90-an dengan pembiayaan APBN atau APBD.

“Negara nyiapin rumahnya dulu. Perumnas dihidupkan, baru disiapkan cicilan yang dibayar oleh peserta yang akan dapat rumah,” kata Jais, Jumat 7 Juni 2024.

• Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin Minta Pemerintah Batalkan PP Tapera

Selama ini, upah buruh sudah banyak dipotong mulai dari jaminan pensiun, jaminan kesehatan, PPh 21, hingga jaminan hari tua sehingga total potongannya bisa mencapai 12 persen.

Hal ini tidak sebanding dengan kenaikan upah 2024 hanya 3 persen dan potongan gaji untuk iuran Tapera 3 persen.

Oleh karena itu, Jais berharap, pemerintah tidak menambah besaran potongan gaji buruh melalui Tapera.

"Executive Committee Partai Buruh Pusat akan mengambil langkah hukum dengan melakukan Judicial Review (JR) soal aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemungkin minggu depan JR PP nomor 21 Tahun 2024 ke MA dan juga mempersiapkan dua minggu ke depan ke MK," kata Jais. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini