Pemda Kapuas Hulu Tarif Pajak 10 Persen untuk Usaha Sarang Burung Walet

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terus melakukan penarikan pajak bagi masyarakat yang usaha sarang burung walet di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan, Bappenda Kapuas Hulu, Ignasius Felix menyampaikan, untuk pajak sarang burung walet, di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu sudah di lakukan penagihan.

"Penarikan pajak ini sudah beberapa tahun berjalan, diantaranya di Kecamatan Jongkong, Selimbau, Putussibau Utara, dan untuk kecamatan yang lain, masih kita lakukan sosialisasi juga, untuk proses pendataan dan penagihan,” ujarnya, Selasa 21 Mei 2024.

Selain itu jelas Felix, pada saat melakukan penagihan pajak sarang burung walet, banyak masyarakat yang kurang paham, dianggap tidak layak untuk ditagih pajak itu sendiri.

"Mereka masih banyak yang beranggapan, bahwa pajak sarang burung walet ini, tidak layak untuk di pungut pajak, padahal kenak pajak pada saat jual beli," ucapnya.

Baca juga: Pemda Kapuas Hulu Bangunan Jalan dan Gorong-gorong Dengan Anggaran Rp 29 Miliar

Felix menyatakan, pihaknya sudah bisa memungut pajak sarang burung walet, jika sudah ada transaksi jual beli, dan transaksi jual beli tarifnya 10 persen dari harga pasar yang ditentukan oleh SK Bupati.

"Kami menghimbau kepada para wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak. Semoga pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu terus meningkat, dengan adanya pajak sarang burung walet," ungkapnya. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini