Sinto Ingatkan Pentingnya Cegah Stunting Efektif Dimulai dari Keluarga Beresiko

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh mengatakan jika pemerintah harus berkerja lebih keras lagi untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sintang sampai diangka 14% sesuai target pemerintah pusat.

Menurutnya, peran lintas sektor atau multi sektor terutama pihak-pihak yang mampu bersinergi dalam pelaksanaan program sangat diperlukan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sintang, termasuk bunda genre tingkat kecamatan dan tingkat desa yang akan dikukuhkan nanti.

“Saya berharap dengan semakin banyak terlibatnya pihak dalam percepatan penurunan stunting di kab. sintang, angka prevalensi stunting akan segera turun menjadi 14?hkan lebih rendah lagi," kata Sinto mewakili Bupati Sintang saat membuka pelaksanaan rembuk stunting di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Senin, 29 April 2024.

Sinto menegaskan jika pendekatan multi-sektor menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan tercapainya penurunan stunting di kabupaten, kecamatan bahkan di tingkat desa.

• Selain Tarian Kolosal, Pemkab Sintang Juga Akan Gelar Pencak Silat Massal Meriahkan HUT Kota Sintang

Menurutnya baik yang desa menjadi lokus stunting maupun yang bukan lokus harus berkoordinasi dengan baik dan bergerak bersama dalam pencegahan stunting serta pembangunan desa yang dibiayai dengan anggaran dana desa maupun dana dari pihak lain/swasta, untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten sintang.

Dijelaskan Sinto, pencegahan stunting lebih efektif dimulai dari keluarga, secara khusus untuk keluarga-keluarga yang beresiko stunting yaitu keluarga yang mempunyai satu atau lebih faktor resiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja/calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0 – 23 bulan, anak usia 24 bulan – 59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orangtua rendah, sanitasi lingkungan buruk dan air minum tidak layak.

"Ada 15 desa lokus stunting ini akan menjadi fokus intervensi dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pihak swasta lain dalam program kegiatan percepatan penurunan stunting secara konvergensi. Ketua TPPS kecamatan juga diharapkan menjalankan peran dalam pembinaan dan monitoring TPPS desa di wilayahnya dalam kegiatan penanganan stunting di desa," jelas Sinto. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini