Pj Bupati Kubu Raya Sebut Arahan Men PAN-RB Reformasi Birokrasi Harus Berdampak pada Pelayanan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman mengungkapkan sejumlah arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas terkait reformasi birokrasi.

Menurutnya terkait reformasi birokrasi itu adalah birokrasi yang berdampak pada pelayanan masyarakat yang meliputi tiga hal. Pertama, pelayanan yang harus cepat, lincah, dan gesit.

“Kedua tidak ada tumpukan kertas dan ketiga menggunakan pola digitalisasi. Sehingga semua itu bisa diakomodir dan akan bisa memberikan dampak pada masyarakat. Tidak dalam bentuk yang bersifat rutinitas tapi tidak berdampak pada masyarakat. Tapi memang harus ada kerja cepat, kerja tuntas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat,” katanya usai menghadiri kegiatan Musrenbang RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, pada Selasa 23 April 2024.

Lebih lanjut, Pj Bupati Sy Kamaruzaman, terkait usulan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, hal tersebut akan di sesuaikan dengan kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan.

“Beberapa kewenangan yang ada di pemerintah pusat kita mohon didorong ke pemerintah pusat. Tapi yang di provinsi ya provinsi. Karena kita jelas sudah ada terkait dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca juga: Menpan RB sebut Kalbar dapat Perhatian untuk Fokus Pembangunan Nasional

Sementara dalam Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang mendorong optimalisasi birokrasi yang berdampak. Sehingga kesibukan birokrasi terlaksana dengan baik dan lebih memberikan dampak untuk rakyat.

“Makanya saya mendorong birokrasi berdampak akuntabilitas kinerja. Karena pemerintahnya saat ini sudah predikat BB, mudah-mudahan ke depan bisa dapat A. Lebih bagus lagi karena kalau akuntabilitas kinerjanya bagus biasanya dampaknya bagus. Apalagi peran Kalimantan Barat ini posisinya penting bagi negara dan garda terdepan,” katanya.

Tak hanya itu, Men PAN-RB Anas juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan. Namun, kata dia, digitalisasi jangan diartikan sebagai penambahan aplikasi.

“Karena sekarang ada 27 ribu aplikasi. kalau ini aplikasinya terus bertambah, rakyat bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Karena harus mengunduh masing-masing aplikasi,” katanya.

Untuk itu, Anas berharap Kalimantan Barat segera menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga masyarakat tinggal masuk ke satu portal.

“Mudah-mudahan nanti Pak Pj Gubernur ini punya target. Kabupaten/kota juga sama. Mungkin dari ratusan aplikasi menjadi ke dalam satu aplikasi. Sehingga rakyat tidak ribet.Mereka cukup satu aplikasi sehingga rakyat nanti akan mudah mengaksesnya,” jelasnya.

Menteri Anas berharap kegiatan Musrenbang Provinsi dapat berdampak dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif, berkelanjutan, mampu merekam kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menentukan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas reformasi birokrasi (RB).

“Reformasi birokrasi merupakan engine untuk mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan nonpemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan,” pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW disini

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini