Pemkab Kayong Utara Hadiri HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalbar, Bahas Percepatan OPLA Rawa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kayong Utara, Rene Rienaldy, mewakili Penjabat Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Selasa (23/4/2024).

Pada kegiatan ini, Pj Sekda Kayong Utara Rene Rienaldy didampingi oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, Agus Nugraha.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, membahas tentang percepatan kegiatan Upaya Khusus Optimalisasi Lahan (OPLA) Rawa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

Pj Sekda Kayong Utara, Rene Rienaldy, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas perhatiannya kepada Kabupaten Kayong Utara khususnya untuk sektor pertanian komoditi pangan dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan produksi.

"Kami akan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan semua aturan yang berlaku," jelas Rene.

• Jumadi Gading Wakili Kayong Utara ke Brunei Darussalam

Rene menjelaskan bahwa usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Survey Identification Design (SID) 2024 sejumlah 1.227 tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sukadana, Kecatan Simpang Hilir, Kecamatan Telok Batang dan Kecamatan Seponti.

"Ada 1.227 hektar menunggu hasil SID untuk konstruksi nya dan untuk olah tanahnya akan segera ditindak lanjuti, kemudian hal ini akan di laporkan di Luas Tambah Tanam (LTT). Jika menurut hasil SID 1.227 hektar itu sesuai, maka angka tersebut merupakan target KKU," ujar Rene.

Rene menambahkan bahwa untuk pelaksanaan konstruksi di Kabupaten Kayong Utara tetap menunggu hasil SID dari Provinsi Kalbar dan untuk kontrak swakelola konstruksi pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR KKU.

"Kami terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di daerah," pungkas Rene. (*)