Pesan Penting Pj Gubernur Harisson hingga Erlina ke Pj Bupati Mempawah Ismail

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Ismail resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mempawah oleh Pj Gubernur Kalbar Harisson di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa 16 April 2024 pagi.

Pelantikan ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-881 Tahun 2024, Tanggal 29 Maret Tahun 2024.

Pantauan TribunPontianak.co.id, acara pelantikan berlangsung lancar.

Tampak Bupati Mempawah Erlina yang mengakhiri masa jabatannya pada 14 April 2024 menghadiri pelantikan Pj Bupati Mempawah Ismail.

Setelah pembacaan Surat Keputusan serah terima surat jabatan pun diterima oleh Pj Bupati Mempawah Ismail dan dilakukan penandatanganan berita acara.

Usai dilantik, Ismail menyatakan siap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pj Bupati Mempawah.

smail menyatakan dalam hal menjaga netralitas ASN dirinya tetap mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang manajemen ASN.

"Yang dulunya adalah UU No 5 Tahun 2014, sekarang diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2023," katanya usai pelantikan di Aula Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 16 April 2024.

"Tentu ada hak-hak dan larangan-larangan dari pada PNS untuk melakukan politik praktis," jelasnya.

• Mempawah dan Jagoi Babang Bakal Punya Kantor Imigrasi Baru

Harisson Ungkap PR Ismail

Pj Gubernur Harisson berpesan beberapa hal yang harus dilakukan Ismail sebagai Pj Bupati Mempawah.

"Jadi untuk Pj Bupati Mempawah ini penekanannya, seperti yang sudah disampaikan oleh bapak Presiden, menekan inflasi, kemudian (menekan) stunting, kemudian mempermudah masuknya investasi," ujarnya saat diwawancarai.

"Di samping juga tugas-tugas lainnya harus mempersiapkan Pilkada November 2024 ini, menjaga ketentraman, ketertiban, kerukunan, keharmonisan masyarakat di Mempawah," tambahnya.

Lebih dalam mengenai Pilkada 2024, Harisson menekankan agar Ismail dapat menjaga netralitasnya sebagai Pj Bupati.

"Tentunya setiap Penjabat Kepala Daerah harus menjaga netralitas dalam Pemilu maupun nanti dalam Pilkada November 2024," tandasnya.