Jawaban Bupati Fransiskus Diaan soal Penyerapan Anggaran 2024 di Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Fransiskus Diaan Kabupaten Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyatakan kalau dirinya telah meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, untuk segera melakukan penyerapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

"Semakin cepat penyerapan anggaran semakin baik, maka terus didorong agar segera penyerapan anggaran APBD 2024, dan apalagi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019 - 2024 akan berakhir," ujarnya kepada TribunPontianak, Jumat 5 April 2024.

Terkait apa strateginya, jelas Fransiskus Diaan, sudah ada strategi untuk percepatan dalam penyerapan anggaran APBD 2024 ini.

"Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga Februari 2024 dari data BKAD terlihat realisasi pendapatan Rp223,87 miliar atau mencapai 12,49 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,48 persen. 

"Realisasi belanja daerah sebesar Rp73,99 miliar atau 4,12 persen, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 3,88 persen," ujar Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno, kepada Tribun Pontianak, Jumat 5 April 2024.

• Fransiskus Diaan Serahkan Formulir Bacalon Bupati Kapuas Hulu 2024 ke Partai Demokrat

Sri Winarno menjelaskan, apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 14,42 persen, realisasi belanja daerah APBD masih jauh lebih rendah. 

"Realisasi belanja APBD masih didominasi oleh komponen belanja operasi sebesar Rp73,99 miliar atau 6,35 persen terdiri dari belanja pegawai realisasinya sebesar 9,04 persen. Belanja barang dan jasa 4,17 persen, untuk belanja hibah dan bansos belum ada realisasi," ucapnya.

Kemudian, target pendapatan APBD sebesar Rp1.792,93 miliar, terlihat rasio PAD 2024 sebesar 4,55 persen lebih tinggi dibandingkan periode 2023 sebesar 4,25 persen.

"Namun besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah," ujarnya.

• Wabup Kapuas Hulu Ingatkan Waspada Penyalahgunaan Anggaran, Tipikor Pasti Dapat Sanksi Hukum

Secara rinci realisasi PAD sampai Februari 2024 mencapai Rp21,34 miliar atau 26,16 persen, dari target Rp84,63 miliar, didominasi oleh penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp16,88 miliar atau 105,5 persen dari target, disusul pajak daerah sebesar Rp2,89 miliar atau 10,03 persen dari target, ristribusi daerah Rp0,89 miliar atau 16,15 persen dari target dan Lain-lain PAD sebesar Rp0,67 miliar atau 2,14 persen dari target. 

Realisasi pajak daerah terendah adalah pajak sarang burung walet masih nihil, kemudian BPHTB baru 1,49 persen dan PBB P2 sebesar 2,56 persen.

"Tentunya diperlukan upaya dan analisis atau kajian lagi, agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian pajak daerah tersebut agar dapat dikejar realisasi targetnya," ucapnya.

Di sisi lain terdapat realisasi pajak daerah yang sudah mencapai lebih dari 20 persen antara lain, pajak parkir 36,23 persen pajak restoran 22,52, dan pajak hiburan 21,84 persen. 

"Tingginya capaian realisasi pajak daerah tersebut setidaknya menunjukkan geliat perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu sudah semakin meningkat pada awal tahun 2024," ungkapnya.

(*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW disini

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini