UPDATE BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024, Cair Maret Ini Kepada Penerima Bansos Sebesar Rp 600 Ribu!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bantuan sosial (Bansos ) tambahan yang bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan dikabarkan cair bulan Maret 2024.

BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dicairkan pada alokasi periode penyaluran tiga bulan sekali yaitu Januari-Maret 2024.

Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan ini tidak masuk dalam Bansos reguler, sehingga dinamakan sebagai Bansos tambahan.

Di mana proses pencairannya juga tidak dilakukan secara rutin per bulan seperti Bansos reguler lainnya.

Pada bulan Maret 2024, Bansos tambahan ini dikabarkan cair Rp600.000 sekaligus.

Artinya, dana Bansos tambahan ini akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp200.000 per bulannya.

Sebagai informasi, Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah Bansos pengganti BLT El Nino pada tahun 2024.

• Pencairan Bansos Tinggal Menunggu Hari Kepada KPM, Ini 4 Bansos yang Cair Maret 2024!

Meski program ini ditetapkan berlaku sejak Januari 2024, pemerintah menyatakan pencairan dan penyaluran dana BLT baru dilakukan pada Maret 2024 yang diberikan sekaligus.

Dengan demikian, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan BLT Mitigasi Risiko Pangan sejumlah Rp 600 ribu.

Secara detail, BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diberikan kepada 18,8 juta KPM yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) murni maupun BPNT plus Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp 11,25 triliun untuk menyukseskan penyaluran BLT ini.

• Progres Pencairan PKH Bulan Maret-April 2024, Hasil SIKS-NG Bansos Dibagikan Menjelang Ramadhan!

Dikutip dari Video Tribunnews.com yang sering membagikan informasi terkait Bansos , BLT Mitigasi Risiko Pangan akan cair melalui dua cara yaitu PT Pos Indonesia dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, BLT mitigasi risiko pangan ini masih dalam proses pencairan.

"Masih membutuhkan penganggaran di Kemensos dan berkontrak dengan PT Pos," ujar dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Hingga saat ini memang belum ada surat SP2D atau surat perintah penyaluran dana, tetapi KPM sudah bisa mengecek apakah namanya masuk dalam data penerima atau tidak.