Bawaslu Kalbar Tangani 21 Pelanggaran Pemilu 2024 di Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hingga masa tenang, Bawaslu Kalimantan Barat menangani 21 kasus terkait pelanggaran pemilu 2024.

Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Uray Juliansyah mengungkapkan, jumlah tersebut merupakan data per 13 Februari 2024, dari jumlah tersebut 7 merupakan laporan, dan 14 merupakan temuan Bawaslu.

Khusus Provinsi, pihaknya mendapatkan 4 laporan dan 3 temuan, yang terdiri dari 6 pelanggaran administrasi, dan 1 pelanggaran hukum lainnya.

Selanjutnya, pelanggaran pemilu pihaknya dapati di 5 daerah di Kalimantan Barat.

Pertama di Kota Singkawang dengan 1 laporan dan 4 temuan. Dari pemeriksaan 3 masuk kategori pelanggaran Pidana dan 2 pelanggaran hukum lainnya.

• Real Count DPD RI Dapil Kalbar Pemilu 2024, Daud Yordan Mendominasi Sebanyak 229.300 Suara!

Selanjutnya, di Kabupaten Mempawah terdapat 1 laporan dan 3 temuan, terdiri dari 2 kategori pidana dan 2 kategori pelanggaran hukum lainnya.

Kemudian, Kabupaten Melawi terdapat 1 temuan yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana.

Lalu, di Kabupaten Kapuas Hulu Bawaslu mendapat 1 laporan dan 1 temuan, yang mana keduanya masuk kategori pidana.

terakhir, Bawaslu juga menerima 1 laporan dan mendapat 1 temuan pelanggaran Pemilu, dimana keduanya masuk kategori pelanggaran pidana.

Uray menjelaskan, pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran hukum lainnya antara lain ketidak netralan ASN, pidana umum, atau pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Kemudian, untuk kategori pidana pemilu diantaranya Money Politi atau politik uang.

Sejak hari pemungutan suara 14 Februari 2024 hingga hari ini, ia mengatakan Bawaslu Kalbar bersama seluruh jajaran masih melakukan pengawasan dan perekapan data dugaan pelanggaran yang terjadi.

"Terkait data pada hari pemungutan suara hingga hari ini masih dalam proses rekap," ujarnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini