FAKTA KPPS Kini Setara PNS dan Abdi Negara Lain hingga Dapat Gelar Mantu Idaman Viral Media Sosial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah seputar fakta terbaru candaan viral media sosial yang menyebut KPPS Kini Setara PNS dan Abdi Negara Lain hingga Dapat Gelar Mantu Idaman.

Media sosial diramaikan beragam unggahan yang menampilkan narasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dianggap seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau abdi negara.

Narasi tersebut banyak bermunculan usai pelantikan anggota KPPS yang berlangsung pada Kamis 25 Januari 2024.

Serta diikuti dengan bimbingan teknis (bimtek) KPPS.

Dalam salah satu unggahan, warganet membagikan candaan yang menganggap anggota KPPS sebagai menantu idaman.

• Resmi Naik Lagi! Gaji KPPS 2024 Terbaru Lengkap Masa Kerja hingga Jadwal Tahapan Pemilu

Karena memiliki gaji harian lebih besar.

“Gaji PNS 5 jt sebulan. Gaji KPPS 1,2 jt sehari. Fix mantu idaman,” tulis akun @puji*** di media sosial X pada Minggu (28/1/2024).

Unggahan-unggahan serupa juga banyak beredar di berbagai platform media sosial. Lantas, mengapa fenomena candaan KPPS yang dianggap seperti PNS ini muncul?

Sarana menghibur diri

Dosen Sosiologi Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho menilai, candaan menjadi KPPS seperti PNS dan abdi negara ini sebagai sarana menghibur diri.

Pasalnya, profesi PNS atau pegawai BUMN selama ini memang dianggap prestisius oleh masyarakat.

“Selama ini kan profesi atau pekerjaan yang berasosiasi dengan negara, seperti ASN atau pegawai BUMN dianggap sebagai sesuatu yang prestise,” kata Wahyu kepada Kompas.com, Senin (29/1/2024).

“Di sisi lain, untuk masuk ke sana atau menjadi pegawai negara itu juga sulit, tidak semua orang bisa,” tambahnya.

Karena itu, candaan yang banyak beredar di media sosial tersebut mungkin bisa menjadi sebuah upaya menghibur diri karena belum bisa menjadi PNS atau abdi negara.

Pengingat bagi negara

Kendati demikian, Wahyu berharap bahwa candaan tersebut menjadi sebuah gerakan pengingat bahwa masyarakat tidak hanya menjadi sebuah objek dalam proses bernegara.

"Tidak hanya pemilu saja, tapi juga bisa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan," jelas dia.

"Lelucon ini harus dijadikan sebagai pengingat bahwa negara harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Jadi masyarakat harus dilibatkan dalam segala proses bernegara," sambungnya.

• KPU Pontianak Beri Bimtek ke 14.770 Petugas KPPS

Dengan beredarnya candaan ini, Wahyu menganggapnya sebuah hal positif bagi anggota KPPS sendiri.

Harapannya, para petugas KPPS akan bekerja dengan baik saat menjalankan tugasnya pada Pemilu 2024.

“Jadi mereka nanti, karena bangga terhadap statusnya, diharapkan bisa bekerja secara maksimal,” tutur Wahyu.

(*)

# Berita Viral

‎Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News