Sekjend KPU RI Sidak Kesiapan Pemilu di Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sekretaris Jendral KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno melakukan kunjungan mendadak untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 di kabupaten Sintang, Sabtu, 27 Januari sore kemarin.

Bernad tidak sendiri. Dia bersama kepala biro di jajaran sekretariat jenderal KPU RI. Hadir pula sekretaris KPU provinsi Kalimantan Barat, Krisnawaty Kristina Banjarnahor.

Setibanya di Sintang, Bernad dan rombongan meninjau Gudang logistic KPU Sintang di komplek ruka Jln. Raya Sintang – Putusibau Kelurahan Akcaya 1 untuk melihat melihat kondisi gudang, proses packing logsitik yang dilakukan oleh pekerja bersama sejumlah staff.

“Beliau ingin memastikan bahwa logistik pemilu dan gudang kita memang benar-benar siap,” kata Sekretaris KPU Sintang Hermanus.

Setelah melakukan kunjungan ke gudang logistik, Bernad dan rombongan melakukan kunjungan ke kantor KPU Sintang di Jln. Dr. Wahidin S No.77 Sintang.

Baca juga: Respon Keluhan Warga, Polres Sintang Akan Patroli Skala Besar

Di kantor KPU Sintang, Bernad melakukan dialog dengan sejumlah staff sekretariat. Perbincangan terlihat serius namun suasana terlihat santai.

Sejumlah informasipun di sampaikan oleh sekjend terutama terkait dengan kesiapan badan adhoc khususnya PPS yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pemilu 2024 ini.

Pada kesempatan itu, Hermanus menyampaikan beberapa hal strategis.

Antara lain tentang pembangunan Gedung KPU Kabupaten Sintang diatas sebidang tanah di jalan raya Sintang – Putussibu yang merupakan tanah hibah dari Pemkab Sintang.

“Respon beliau sangat bagus. Kita diminta untuk segera mengajukan permohonan pembangunan gedung KPU kabupaten Sintang. Bahkan beliau juga mengatakan agar kami mengajukan rehap untuk kantor yang saat ini kita gunakan yang memang kondisinya sudah rapuh. Tentu kita akna segera tindak lanjuti hal ini,” ujar Hermanus.

Hal penting lain yang juga di sampaikan oleh sekretaris KPU Sintang adalah tentang adanya kekosongan kasubbag Hukum dan SDM di KPU kabupaten Sintang.

Selama setahun lebih, posisi kasubbag Hukum dan SDM terpaksa diisi oleh kasubbag yang ada dengan status pelaksana tugas harus (Plh).

“Walau dirasakan sangat berat, namun posisi itu harus tetap kami isi dengan pejabat yang ada," ujar Hermanus. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini