Rangkuman Materi PPKN Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka, Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah rangkuman materi Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka untuk  Kelas 11 SMA / SMK/ MA sederajat Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika

Ada juga link download materi Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka untuk  Kelas 11 SMA / SMK/ MA semester 1 hingga 2.

Inilah pembahasan Bahasa Indonesia materi Bagian 3 Bhinneka Tunggal IkaSemua Kelas 11 SMA / SMK/ MA semester genap di antaranya:

• Materi PPKN Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka, Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Unit 1 Kita dan Masyarakat Global

a. Sebagai sebuah fenomena, globalisasi adalah fakta. Kita hidup di era tersebut. Tatanan dunia mengalami berbagai perubahan akibatnya.

b. Tak bisa dinafikan, ada dampak positif dan negatif dari kemunculannya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, kemajuan bidang teknologi dan transformasi adalah contoh bagaimana dampak positif dari globalisasi. Tetapi, dampak negatifnya juga sangat terasa. Nilai-nilai kearifan dan kebudayaan lokal, semakin luntur seiring dengan penetrasi dari kebudayaan yang datang dari dunia luar.

c. Ada tiga respon yang bisa diberikan dalam menyikapi fenomena global ini: menolak, menerima, atau menerima dengan membangun kolaborasi.

Unit 2 Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara

Rangkuman 1

a. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tataran nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini harus saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan. 

b. Nilai dasar berarti nilai kebenaran absolut yang tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. 

c. Nilai instrumental maknanya adalah nilai dari penjabaran Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya.

d. Nilai praksis merupakan nilai yang terdapat dalam penerapan Pancasila, baik yang tertulis maupun tidak.

Rangkuman 2

a. Pada sila pertama, dapat dimaknai bagaimana negara menjamin kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agama yang dipercayai serta kebebasan untuk melakukan ibadah secara aman.