Pimpin Rapat Bersama TPID Provinsi dan TP2DD Ketapang, Harisson Tekankan Serius Tangani Inflasi

Harisson juga menyebutkan, kalau berdasarkan informasi yang ia terima, bahwa IPH Ketapang saat ini masuk nomor 3 dengan IPH tinggi, sehingga berimbas pada harga ayam, bawang merah dan bawang putih.

“Tapi tadi saya cek ke pasar tidak juga. harga ayam Rp 45 ribu tapi harga rata-rata provinsi memang Rp 45 ribu. Tapi kalau data BPS, harga rata-rata ayam di Ketapang Rp 51 ribu, mungkin ini data Minggu lalu, tapi yang jelas tadi saya cek memang Rp 45 ribu, ini harusnya bisa turun lagi,” katanya.

“Pak Sekda (Ketapang) pelajari data ini, begitu ada data IPH Ketapang, cek harga pasar, lalu cocokkan dengan data BPS. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kabupaten kita itu masuk dalam bahasan IPH tinggi. Ini yang harus jadi perhatian kita,” pintanya.

Dalam pertemuan itu, Harisson juga menyinggung tentang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kalau soal sistem pemerintah berbasis elektronik ini, kata dia, Pemprov Kalbar kini memang berada di ranking 2 nasional. Cuman lagi-lagi, Harisson tak mau pemda pemkot terbuat dengan posisi tersebut.

“Cuma memang harus lebih terasa lagi di masyarakat. Tadi saya lihat di pasar, salah satu upayanya di pasar itu sudah banyak pedagang yang pakai layanan QRIS. Jadi ibu-ibu belanja sekarang tidak perlu lagi membawa uang, kecuali bawa uang untuk bayar parkir saja, cukup pakai handphone saja transaksi, kan lebih aman,” katanya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Kalbar pun akan terus memperkuat Bank Kalbar guna lebih memasifkan lagi urusan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ini.

“Kemarin benar-benar, memang kemarin saya sudah bertemu dengan OJK dan Bank Indonesia, kalau soal digitalisasi Bank Kalbar memang ketinggalan. Jadi memang harus dikebut. Nanti kalau kita mengarahkan masyarakat cashless, tapi sistem kita tidak bagus, orang jadi malas,” katanya.

Makanya tambah dia, bank daerah ini harus terus diperkuat digitalisasinya, terutama dalam hal penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, sehingga mampu memperkecil peluang penyelewengan.

“Dengan Digitalisasi tentu akan terbaca jejak digitalnya dan lebih transparan,” katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Ketapang, Martin Rantan, Wakil Bupati Ketapang, Farhan, Sekda Ketapang, Alexander Wilyo serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini