Pimpin Rapat Bersama TPID Provinsi dan TP2DD Ketapang, Harisson Tekankan Serius Tangani Inflasi

Harisson menjelaskan, rumusan. intervensi yang bisa dilakukan itu, setidaknya memuat 4K, yaitu pertama menjaga Ketersediaan pasokan, dengan memperbanyak atau mengintensifikasikan.

Kemudian Keterjangkauan harga, misalnya dengan gencar melakukan operasi pasar, gelar pangan murah, pembagian sembako dan seterusnya.

Kemudian berikutnya, menjaga Ketersediaan pasokan, dengan memperluas intensifikasi produk-produk atau bahan makanan, lalu menjaga Kelancaran distribusi, yakni dengan terus memperhatikan jalur-jalur yang ada, bagi kelancaran transportasi, infrastruktur dan lainnya.

Selain itu, rumusan itu dapat disempurnakan dengan adanya Komunikasi efektif, yang salah satunya bagaimana agar masyarakat tidak belanja berlebihan apalagi saat nanti menjelang hari-hari besar. Menjaga bagaimana rantai pasok itu kita bicarakan dengan distributor, dengan pemerintah provinsi lain yang memproduksi barang-barang pokok yang bisa kita masukan ke Kalbar.

“Jadi benar-benar harus setiap Senin kita selesai rapat dengan mendagri itu harus kita diskusikan lagi. Pak Sekda harus sering-sering ke pasar. Sering-sering tuh Pak. Saya kalau kunjungan itu pasti masuk ke pasar-pasar, dari situlah kita tahu ada masalah apa,” katanya.

“Kalau kita hanya dengar dari staf baik kepala perangkat daerah, justru kadang-kadang kepala perangkat daerah pun dapat kabar dari staf, tidak benar-benar bisa nyambung masalahnya itu,” tambahnya.

Ia mencontohkan seperti di Kabupaten Melawi, di mana harga beras di sana sempat mengalami kenaikan beberapa bulan yang lalu.

“Kita cari tahu, bisa jadi karena suplainya. Bulog kita minta tingkatkan suplai, masih tetap tinggi. ternyata setelah saya ke Melawi, ngobrol dengan pedagang, ternyata masyarakat dari kabupaten sebelah Melawi di Provinsi Kalteng itu belanjanya di Melawi. Jadi banyak masyarakat di sana itu lebih mudah menjangkau Melawi. Makanya melonjak harga beras di Melawi karena permintaan besar, sementara kita memperkirakan suplainya hanya untuk Melawi ternyata kabupaten sebelah juga,” paparnya.

Maksud Harisson hal-hal seperti itu memerlukan intervensi segera dari pemerintah. Karena menurutnya tidak mungkin melarang orang untuk belanja ke pasar.

“Sekarang sudah kita intervensi, tapi tidak mungkin juga kita melarang warga Kalteng beli beras di Melawi. Jadi suplainya kita perbesar,” katanya.

Contoh lainnya di Kabupaten Bengkayang, di mana harga ayam ras di sana sempat menembus angka Rp 50 ribu per kilonya, padahal di situ terdapat perusahaan peternakan ayam terbesar di Kalbar.

Setelah usut punya usut, ternyata pedagang ayam di Bengkayang itu harus membeli ayam dari Pontianak—walaupun Bengkayang sebenarnya merupakan lumbung produksi ayam dan telur—tapi perusahaan tersebut mengirim produknya ke Pontianak, sehingga pedagang di Bengkayang sendiri beli dari Pontianak untuk dibawa lagi ke Bengkayang.

“Jadi kalau sekda tidak turun, tidak akan tahu itu masalahnya. Kalau saya turun, dari pada saya dipecat oleh mendagri, lebih bagus saya turun capek-capek sekarang. Artinya ada yang tidak beres kerja kita, malulah kita,” kata Harisson.

Alhasil, setelah mengetahui akar persoalan, dirinya meminta perusahaan tersebut agar memberikan kuota kepada pedagang agar produknya jangan langsung dibawa ke Pontianak semua.

“Harus ada kuota untuk Bengkayang dan Singkawang sehingga harganya turun,” katanya.