Pj Wali Kota Ani Sofian Serahkan DPA TA 2024, Minta OPD Jalankan Program

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu 2 Januari 2024.

"Hari ini kita membagikan DPA masing-masing kepada kepala OPD juga Camat, tujuannya kita lebih awal supaya kegiatan-kegiatan yang akan Jelaskan bisa dilakukan lebih awal," ujarnya usai menyerahkan secara simbolis Peraturan Wali (Perwa) Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 yang berisikan tentang Struktur APBD SKPD Kota Pontianak.

Ani mengatakan dengan diserahkannya dokumen DPA-SKPD TA 2024 ia meminta perangkat daerah segera laksanakan program. Adapun volume anggaran Kota Pontianak di tahun 2024 sebesar Rp2,023 triliun.

• KPU Pontianak Optimis Laksanakan Tahapan Pemilu Tepat Waktu

Ada tujuh program prioritas yang akan dilaksanakan pihaknya terutama terkait dengan kebijakan pemerintah pusat.

APBD Tahun 2024, sesuai dengan Tema RKP tahun 2024 yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Program prioritas diantaranya mulai dari penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sampai revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Selanjutnya adalah penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, hingga persiapan pelaksanaan pemilu 2024.

Ani berharap, Perwa dapat menjadi bahan informasi bagi OPD di lingkungan Pemkot Pontianak dalam pelaksanaan penganggaran APBD Tahun 2024.

Penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim 2024, mengendalikan inflasi kata termasuk tiga prioritas.

"Saya kira memang sudah diatur demikian oleh pemerintah dan saya hanya dilantik pada akhir tahun artinya APBD sudah tersusun, sudah disepakati legislatif dan eksekutif di kota Pontianak. Saya tinggal menjalankan aja yang sudah ada," ujarnya.

Terkait OPD yang mendapat anggaran paling tinggi untuk menjadikan programnya kata Ani, tentunya yang berkaitan dengan masalah kesehatan juga yang berkaitan dengan sarana prasarana umum, PUPR dan di Perkim, Kesehatan dan Pendidikan.

"Karena kebijakan anggaran sifatnya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat seperti alokasi Dana Pendidikan harus 20%, kemudian juga yang berkaitan dengan kesehatan 10?n itu tidak bisa dikurangi. Artinya kegiatan-kegiatan yang sudah di standarkan oleh pemerintah pusat itu tetap secara konsisten kita laksanakan di daerah," ujarnya.

Ia berpesan kepada OPD agar segera melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur.

"Jadi tidak ada lagi yang tidak sesuai aturan," ujarnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini