Raperda APBD 2024 Kapuas Hulu Disetujui, Berikut Permintaan DPRD ke Pemda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - DPRD (legislatif) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD murni Kapuas Hulu tahun 2024, dalam sidang paripurna, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Jumat 24 November 2023.

Dimana APBD murni tahun 2024 di Kapuas Hulu diusulkan seperti pendapatan daerah sebesar Rp 1.792 triliun lebih, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 81,580 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 1.700 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 10.75 miliar lebih.

Terus anggaran belanja daerah, direncanakan sebesar Rp 1.796 triliun lebih, terdiri dari 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja operasi sebesar Rp 1.175 triliun lebih, belanja modal Rp 256 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp 5 miliar lebih, dan belanja transfer Rp 358 miliar lebih.

Untuk perencanaan dari sisi pembiayaan pada tahun 2024, terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp 3 miliar lebih. Dimana direncanakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023, yang dari sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dalam persetujuan APBD murni tahun 2024 ini, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Aweng, meminta Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk merevisi peraturan daerah (Perda) nomor 17 tahun 2013 tentang distribusi pelayanan kesehatan seperti ambulance, terlalu berat membebani masyarakat.

Baca juga: Bupati Kapuas Hulu Sebut Informasi Kementerian Tower Bakti Aktif Akhir Tahun 2023

Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Munawar, hanya menyampaikan pendapat akhir persetujuan Raperda APBD murni 2024, terus Fraksi Partai PDIP disampaikan langsung oleh Yanto, meminta agar pemerintah daerah Kapuas Hulu dalam melaksanakan program kerja betul-betul manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Yanto juga meminta prioritas pembangunan seperti jalan dan jembatan, air bersih dan limbah, pembangunan sekolah, TK, SD dan SMP serta rumah guru, harus terialisasi dengan baik.

"Banyak pembangunan Postu di daerah rusak parah, maka harus dibangun oleh pemerintah daerah Kapuas Hulu, terus mendukung masyarakat yang matapencaharian di sektor pertanian," ungkapnya.

Fraksi Partai Gerindra disampaikan Sanusi mengharapkan, APBD tahun 2024 menjadi momentum Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk menjalankan program prioritas seperti, Infrastruktur, jalan, jembatan, kesehatan, UKM, tenaga honorer harus diangkat PPPK, pendidikan dan lainnya

"Kami harapkan juga penyerapan anggaran harus bersimbang, sehingga berjalan dengan baik, dan memberikan efek positif ke masyarakat sesuai dengan visi misi kepala daerah," ucapnya.

Kemudian Fraksi Partai NasDem, Saiful Anwar, meminta Pemerintah Daerah Kapuas Hulu agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan prasarana di Kapuas Hulu.

"Terpenting lagi adalah, sampaikan aturan program yang tidak boleh dilaksanakan di OPD, agar segera disampaikan ke DPRD, sehingga DPRD bisa menyampaikan ke masyarakat," ujarnya.

Fraksi Partai NasDem juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar melakukan pergantian pengurus perusahaan milik daerah (Perumda), apabila tidak mampu menghasilkan pendapatan daerah.

Juru Bicara Fraksi Partai PAN, Budiardjo, meminta program dan kegiatan harus saling mendukung, sehingga asas manfaat bagi masyarakat Kapuas Hulu dirasakan.

"Terus Pemda Kapuas Hulu harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat," ungkapnya.