Harta Kekayaan Abu Hanifa, Kasubaud BPK Papua Barat yang Jadi Tersangka Suap KPK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Intip Harta Kekayaan Abu Hanifa Kasubaud BPK Papua Barat dalam artikel ini.

Abu Hanifa jadi satu diantara pihak yang menjadi tersangka suap KPK.

Tak sendiri, Abu Hanifa tersangka bersama Kepala BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung.

Sebelum bertugas di BPK Papua Barat, Abu Hanifa ia menjabat sebagai Pemeriksa Muda Auditorat Utama Keuangan Negara 1.

Sebagai pejabat BPK, Abu Hanifa diamanahkan melaporkan Harta Kekayaannya kepada negara.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca juga: Harta Kekayaan Kepala BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Pernah Bertugas di Kalbar

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas Harta Kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember.

LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Dilansir dari laman e-LHKPN Selasa 14 November 2023, Abu Hanifah tercatat rutin melaporkan Harta Kekayaannya kepada negara.

Terbaru adalah 31 Januari 2023 untuk periodik 2022.

Berdasarkan LHKPN itu, ia mempunyai Harta Kekayaan Rp 3,5 Miliar.

Ia miliki tanah dan bangunan di Tangerang dan Tengerang Selatan.

Abu Hanifa juga mempunyai sebuah mobil jenis HRV tahun 2019.

Walaupun demikian, ia masih tercatat memiliki hutang sebesar Rp. 278 juta.

Baca juga: Data Harta Kekayaan Yan Piet Mosso Pj Bupati Sorong yang di OTT KPK, Nihil Tanah dan Kendaraan