Pemprov Kalbar Raih Penghargaan TP2DD, Harisson : Kunci Utama Keberhasilan Atas Kerjasama Antar OPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi TP2DD terbaik dan berhasil mengungguli 4 (empat) Provinsi lainnya.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto bersama Penjabat Gubernur Kalbar Harisson usai menerima penghagraan Pemprov Kalbar berhasil meraih penghargaan terbaik kategori Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan, yang diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih penghargaan terbaik kategori Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan, yang diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Penjabat Gubernur Kalbar Harisson yang  diserahkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. 

Penganugerahan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 305 Tahun 2023. 

Dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi TP2DD terbaik dan berhasil mengungguli 4 (empat) Provinsi lainnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Usai menerima penghargaan tersebut, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan bahwa Pemprov Kalbar telah bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank Kalbar melalui Satgas P2DD dan TP2DD untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Baca juga: Total Kasus ISPA Karena Asap pada Minggu ke-38 di Kalbar Capai 4.429 Kasus

“Pemprov Kalbar melalui Badan Pendapatan Daerah selaku Sekretaris TP2DD telah melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan digitalisasi baik dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah,” ujar Harisson.

Dikatakannya, pada Pendapatan Daerah lebih khususnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini telah  mengadopsi sistem pembayaran digital non tunai baik ATM, EDC, QRIS dan Internet Banking, serta media Teller Bank sebagai kanal penerimaan pendapatan.

Sedangkan dalam sisi belanja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadopsi SP2D online serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). 

Dijelaskannya bahwa kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah serta kerjasama dan dukungan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menjadi kunci utama terwujudnya elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

"Penghargaan yang telah kita raih ini merupakan monumen langkah awal Pemprov Kalbar terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan roda Pemerintahan,”ujar Harisson.

Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menghadirkan layanan prima bagi seluruh masyarakat Kalbar.

“Kita selama ini terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat berkontribusi dalam upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah termasuk asosiasi dan pelaku industri," kata Harisson.

Harisson menekankan dengan melalui TP2DD transaksi keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah dan aman.

“Jadi kita ingin pelaku usaha dan masyarakat dapat melaksanakan transaksi keuangan secara lebih mudah, cepat dan aman yakni salah satunya bisa melalui  TP2DD,” ungkapnya.

Transaksi digital di Indonesia terus bertumbuh hingga pada transaksi keuangan yang serba cashless atau non tunai.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved