Ada Dugaan Intervensi Pada Pengelolaan DAK di Dinas Pendidikan Ketapang oleh Oknum Pejabat

Sampai akhirnya, lanjut Kepsek, ia bertemu dengan pihak ketiga atas nama Edi.

Yang bersangkutan mengaku kalau mau mengantar bahan pekerjaan. Yang mana, ia datang karena disuruh oleh Sekdis.

"Karena dari awal kami maunya KMSP kelola, akhirnya saya tolak orang suruhan Sekdis itu," lanjutnya.

Sampai pada akhirnya, dirinya dipanggil oleh Sekdis ke Bank Kalbar di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaharja untuk memproses pencairan dana DAK termin pertama.

Di mana saat itu Sekdis yang selama ini memegang cek rekening giro, menyerahkan cek tersebut sambil bertanya 'apakah ada pihak ketiga yang menghubungi berkaitan dengan proses pekerjaan DAK tersebut?'

"Saat itu saya jawab, kalau sekarang tidak ada pihak ketiga hubungi, tapi sebelumnya ada namanya Edi yang mengaku suruhan pak Sekdis, tapi saya tolak karena KMSP mau mengelola bersama. Saat itu pula pak Sekdis seolah tidak kenal sama Edi," ujarnya.

Mendengar jawaban penolakan seperti yang disebutkan di atas, Sekdis akhirnya tidak mau menandatangani cek pencairan dana DAK termin pertama.

Pada akhirnya, Kepsek pun tidak bisa memperoses pencairan dana itu hingga saat ini.

Padahal diakuinya, dihari yang sama ketika ia dikumpulkan di Bank Kalbar, beberapa cek pencairan kepala sekolah lainnya ditanda tangani oleh Sekdis. Sehingga proses pencairannya bisa langsung diproses.

"Saya tanya sama kawan kepala sekolah lain yang ditanda tangani Sekdis ceknya, ternyata mereka mengaku kalau mereka menyerahkan pekerjaan ke dia makanya ditandatangani cek pencairan," jelasnya.

Untuk itu, Kepsek mengaku akan tetap bertahan sesuai prosedur yang berlaku dan hasil kesepakatan rapat bersama KMSP pekerjaan DAK yang didapat sekolahnya akan tetap dikelola bersama oleh KMSP.

Meskipun resikonya dirinya bisa saja diintervensi lebih jauh, atau bahkan dana DAK disekolahnya tidak dicairkan.

"Apalagi kami disuruh menanda tangani fakta integritas yang isinya, jika pekerjaan tidak sesuai kontrak maka siap mengembalikan uang negara yang dicairkan, mengganti kerugian yang timbul, serta bersedia menanggung resiko hukum. Ini sama saja seperti menjebak kami jika kami serahkan ke pihak ketiga," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu Kepala Sekolah lainnya yang juga enggan menyebutkan namanya, mengaku takut dengan adanya pengkondisian ini.

"Yang pasti takut. Kita hanya kepala sekolah. Yang mengarahkan ini jabatannya lebih tinggi. Belum lagi membawa nama keluarga bupati. Akhirnya mau tidak mau kita serahkan pekerjaan dan uang termin itu," katanya.