Pemerintah Pusat Akan Survei Jalur Tak Resmi di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyatakan menurut informasi sementara bahwa, tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu akan disurvei terkait jalur perlintasan tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kapuas Hulu.

"Nantinya yang melakukan survei jalur tidak resmi (Non-PLB dan Non-PLBN) di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)," ujarnya, Minggu 6 Agustus 2023.

Bupati menyatakan, berdasarkan data dari BNPP yaitu kemungkinan ada 20 titik jalur perlintasan tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

• Desa Titian Kuala Selimbau Bayar PBB-P2 Warganya

"Pastinya menurut BNPP kegiatan survei tersebut untuk menjadi bahan kebijakan dalam pembangunan jangka panjang nasional, termasuk dari hasil survei lapangan akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan," ucapnya.

Dalam hal tersebut jelas Fransiskus Diaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan terus mendukung semua program dari pemerintah pusat.

"Ini semua demi kemajuan dan perkembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri di Perbatasan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Kapuas Hulu, telah menghadiri apel pelepelasan Tim Survei Identifikasi titik Perlintasan Perbatasan Negara pada jalur tidak resmi (Non-PLB dan Non-PLBN), di Gedung Kodam XII/Tanjungpura, pada Jumat 4 Agustus 2023. 

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini