Kalbar Kekurangan SMA/SMK Negeri dan Tenaga Pengajar, Ini Kata Ketua PGRI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua PGRI Kalimantan Barat (Kalbar), Muhamad Firdaus mengungkapkan pihaknya mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk terus melakukan pembangunan SMA/SMK Negeri baru di seluruh Kalbar.

Menurutnya, upaya tersebut memang sepatutnya dilakukan mengingat terbatasnya jumlah SMA/SMK Negeri yang ada di Kalbar.

"Jumlah sekolah yang pasti memang kurang, untuk SMA/SMK Negeri, jangankan di daerah, di Pontianak Tenggara sajak SMA/SMK Negeri tidak ada," katanya kepada Tribun Pontianak, Sabtu 22 Juli 2023.

Namun demikian, kata Firdaus, untuk mendukung pembangunan sekolah-sekolah baru tersebut hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu adalah sumberdaya manusia (SDM) yang akan mengisi/mengelolanya.

Hal tersebut, sejalan dengan pernyataan Gubernur Sutarmidji yang menyebutkan Kalbar kekurangan tenaga pengajar atau guru.

Baca juga: Kekurangan Guru Jadi Alasan Gubernur Sutarmidji Tak Selesai Bangun 100 SMA/SMK Negeri di Kalbar

"Tapi memang, dengan banyak sekolah-sekolah baru pasti yang harus dipikirkan terlebih dahulu adalah SDM yang akan mengisi tempat-tempat tersebut," ucapnya.

"Kalau sekedar membangun tanpa memikirkan SDM nya kan juga jadi persoalan nanti kan, siapa yang akan mengajar?" tegasnya.

Oleh karenanya ia menyarankan, perlu kiranya Pemprov Kalbar mempertimbangkan untuk membangun beberapa SMK Keguguran di Kalbar.

Selain untuk solusi jangka panjang mengatasi kekurangan guru di Kalbar, SMK Keguguran juga bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi para calon guru.

"Sekarang pemerintah juga harus memikirkan ada SMK Keguguran, jadi kedepan kompetensi guru betul-betul sudah disiapkan dari sebelum masuk perguruan tinggi," sarannya.

"Sehingga kompetensi guru-guru ke depan jadi lebih baik," tuturnya.

Untuk sementara, ia melanjutkan, langkah cepat yang bisa Pemprov Kalbar pertimbangkan adalah dengan tidak menghapus tenaga guru honorer.

"Sebenarnya perekrutan PPPK ini kan untuk menambah kekurangan guru, tapi masih kurang juga, maka dari itu untuk guru-guru honorer mestinya harus tetap berjalan," tuturnya.

"Supaya sekolah-sekolah tidak kelimpungan mencari kekurangan tenaga pengajar," tegasnya.

Terlebih di daerah-daerah terpencil, kata Firdaus lagi, banyak sekolah-sekolah yang bergantung pada guru-guru honorer.

"Bayangkan kalau honorer tidak ada, memang ini tidak terlihat siginifikan di kota-kota besar, tapi di daerah terpencil mereka sangat dibutuhkan," ujarnya.

"PNS di sekolah-sekolah di daerah terpencil paling berapa orang, ndak banyak," ungkapnya.

"Tetapi standar perekrutan guru honorer itu harus ditingkatkan, misalnya harus dari S1, sesuai dengan bidang keilmuannya," jelasnya.

• Rencana Gubernur Sutarmidji Bangun 100 SMA/SMK di Kalbar Belum Terwujud, Ini Alasannya

Lebih dari itu semua, lanjutnya lagi, yang paling penting harus dilakukan Pemprov Kalbar adalah menyamaratakan kualitas SMA/SMK Negeri yang saat ini sudah ada, mulai dari sarana prasarana hingga guru-gurunya.

Apalagi dengan sistem zonasi yang setiap tahunnya timbul permasalahan.

Menurutnya, tidak meratanya kualitas sekolah menjadi salah satu penyebab kekacauan sistem zonasi.

"Tapi yang lebih penting itu sekolah-sekolah yang sudah ada disama ratakan dulu, sarana prasarananya, tenaga pengajarnya, supaya zonasi sekolah tidak bermasalah," pintanya.

"Jadi orang tidak pilih sana pilih sini, kalau sudah sama rata kemampuan semua sekolah saya pikir ndak ada persoalan zonasi itu," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini