Kalbar Kekurangan SMA/SMK Negeri dan Tenaga Pengajar, Ini Kata Ketua PGRI

Oleh karenanya ia menyarankan, perlu kiranya Pemprov Kalbar mempertimbangkan untuk membangun beberapa SMK Keguguran di Kalbar.

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD FIRDAUS
Ketua PGRI Kalbar, Muhamad Firdaus. 

"Bayangkan kalau honorer tidak ada, memang ini tidak terlihat siginifikan di kota-kota besar, tapi di daerah terpencil mereka sangat dibutuhkan," ujarnya.

"PNS di sekolah-sekolah di daerah terpencil paling berapa orang, ndak banyak," ungkapnya.

"Tetapi standar perekrutan guru honorer itu harus ditingkatkan, misalnya harus dari S1, sesuai dengan bidang keilmuannya," jelasnya.

Rencana Gubernur Sutarmidji Bangun 100 SMA/SMK di Kalbar Belum Terwujud, Ini Alasannya

Lebih dari itu semua, lanjutnya lagi, yang paling penting harus dilakukan Pemprov Kalbar adalah menyamaratakan kualitas SMA/SMK Negeri yang saat ini sudah ada, mulai dari sarana prasarana hingga guru-gurunya.

Apalagi dengan sistem zonasi yang setiap tahunnya timbul permasalahan.

Menurutnya, tidak meratanya kualitas sekolah menjadi salah satu penyebab kekacauan sistem zonasi.

"Tapi yang lebih penting itu sekolah-sekolah yang sudah ada disama ratakan dulu, sarana prasarananya, tenaga pengajarnya, supaya zonasi sekolah tidak bermasalah," pintanya.

"Jadi orang tidak pilih sana pilih sini, kalau sudah sama rata kemampuan semua sekolah saya pikir ndak ada persoalan zonasi itu," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved