Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Regional Kalbar Paprkan Kinerja APBN dan APBD Mei 2023

Sedangkan, dari sisi belanja Regional Kalbar, realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 pada adalah sebesar Rp10.660,98 miliar atau 35,09 persen dari total

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Konferensi Pers APBN Kalbar di Aula Kanwil DJPb Kalbar, 5 Juni 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Regional Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki mengatakan kinerja APBN regional Kalbar hingga Mei masih terjaga positif.

"Secara umum disampaikan bahwa kinerja APBN Regional Kalbar hingga 31 Mei 2023 terjaga dengan baik. Realisasi belanja pemerintah meningkat seiring dengan meningkatkan aktivitas operasional kegiatan pemerintahan dan pembangunan," ujar Kukuh Rabu 5 Juli 2023.

Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi pendapatan Regional Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp4.791,52 miliar atau sebesar 39,66 persen dari target yang ditetapkan yang mana masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh.

Sedangkan, dari sisi belanja Regional Kalbar, realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 pada adalah sebesar Rp10.660,98 miliar atau 35,09 persen dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3.591,24 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp7.069,74 miliar.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Regional Kalbar Sebut Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Triwulan 1 Kuat & Stabil

Seluruh pos belanja pemerintah pusat kata Kukuh mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan pada TKDD terdapat turunnya realisasi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Ia mengatakan secara umum, beberapa hambatan realisasi belanja Triwulan I-2023 di antaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya dikarenakan cuaca & kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material.

Selain itu, beberapa material juga masih menunggu kiriman PT. Tantangan pelaksanaan APBN awal tahun juga terdapat pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait persyaratan Kemenperin, yaitu syarat TKDN 25 persen untuk pengadaan sehingga satker perlu menyesuaikan pengadaan yang akan dilakukan, sedangkan beberapa barang tidak memiliki kualitas sesuai dengan pagu yang dianggarkan.

Terkait kinerja APBD (Konsolidasi) Kalbar hingga Mei 2023 Target pendapatan daerah dalam APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp17,02 miliar.

"Hingga 31 Mei 2023, realisasi pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp8.089,76 miliar, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 73,71 persen dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada APBD (Konsolidasi) Kalbar," ujarnya.

Sementara itu kata Kukuh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar hingga Mei 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.119,80 miliar atau 26,20 persen dari total pendapatan daerah.

Pada sisi belanja, realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp6.128,10 miliar atau baru sebesar 22,78 persen.

"Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp1.961,65 miliar. Diperlukan perhatian khusus dari pemda untuk mempercepat realisasi belanja daerah karena sudah memasuki Triwulan II -2023 dan realisasi masih dibawah 30 persen," ujarnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved