Gubernur Kalbar: Kritik Harus Objektif Sesuai Data

“Artinya kita selesaikan yang bisa kita selesaikan. Kenapa kota karena kota merupakan pusat ekonomi, dan Kapuas Hulu adalah ujung Kalbar harus kita selesaikan juga. Saat ini jalan provinsi yang masih banyak rusak itu di Sintang dan Ketapang, karena jalan kabupaten diambil alih oleh Provinsi,” jelasnya.

Ia juga mengajak keterlibatan semua pihak untuk bersama berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur jalan, di antaranya untuk jalan-jalan yang ada di kawasan perkebunan maupun pertambangan di Kalbar.

“Saya bilang itu untuk daerah perkebunan semuanya, misalnya kita (Provinsi) bangun 6 KM, lalu misalnya masih ada sisanya itu silahkan perkebunan rawat supaya fungsional. Tapi mereka tidak komit, masak kita buat jalan perkebunan, mereka saja tidak mau komitmen,” tegasnya.

Namun demikian sebagai pemerintah dari satu kesatuan bahwa ketika ada program pusat tentu dalam hal ini pemerintah daerah harus ikut mensukseskan program tersebut, dan perusahaan dalam hal ini juga harus melakukan kerjasama.

• Gubernur Kalbar Sutarmidji Sebut SILPA APBD 2022 Over Target Pendapatan

Over Target

Sutarmidji juga menjelaskan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Tahun Anggaran (TA) 2022, yang kondisinya terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Ia menjelaskan setiap menyusun anggaran tahun 2023, sudah diprediksi SILPA tahun 2022 sudah harus masuk di APBD tahun 2023 dan digunakan untuk belanja, dan itulah sebagian untuk membangun jalan dan lainnya.

“Prediksi tahun 2022 itu SILPA kita Rp 319 Miliar sudah masuk di APBD 2023, ternyata menjadi Rp 712 miliar. Kita lihat apakah ini dari kegiatan terlaksana atau over target pendapatan, dan yang terjadi ini adalah over target pendapatan bukan karena tidak belanja,” ujarnya.

Ia merincikan kondisi SiLPA yang terjadi pada tahun 2023, dikatakannya bahwa ketika Pemprov atau pihak eksekutif menyusun APBD Tahun 2023 bersama legislatif (DPRD), sudah diperkirakan atau ditargetkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp319 miliar.

“Ini (Rp319 miliar) sudah ada dalam APBD (2023), dan sudah digunakan, termasuk untuk bangun jalan,” ucapnya.

Lalu ternyata itu di luar prediksi, dari SILPA yang sudah ditarget sebesar Rp319 miliar itu, yang ternyata di dalam perjalanan, Pemprov banyak mengalami pelampauan pendapatan.

Di antaranya, berhasil menagih hak daerah dari penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021 dari pemerintah pusat yang belum disetor sebesar Rp110 miliar.

Kemudian dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Soedarso yang melampaui target sebesar Rp71 miliar. Termasuk setoran biaya penanganan Covid-19 di BLUD Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalbar, Kota Singkawang yang juga over target sebesar Rp18 miliar.

“Untuk (dana BLUD) RS (Rumah Sakit) tak boleh digunakan (untuk hal) lain. Karena sebagian besar itu jasa medis, tak boleh untuk bangun jalan. Sebagian lagi kami gunakan untuk bangun klinik mata dan gigi modern di RSUD dr Soedarso. Serta untuk rencana bangun ruang rawat anak,” jelasnya.

Selain itu tahun 2022, Pemprov berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) alias over target sebesar Rp260 miliar. Lalu ada sisa penghematan belanja pegawai karena tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar Rp89 miliar.